Breaking News:

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama Penerapan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dok Bank DKI
ILUSTRASI. Pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat aplikasi JakOne Mobile 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta menghapus denda pajak kendaraan bermotor selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Nomor 1012 Tahun 2021.

Penghapusan sanksi administrasi ini diberikan atas dasar kepentingan sosial kemanusian dan upaya pemerintah memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam hal tertib administrasi.

Adapun SK yang diterbitkan 14 Juli 2021 itu berisi tentang penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) selama masa PPKM Darurat.

Dalam aturan itu dijelaskan, penghapusan denda pajak diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar PKB dan BBN-KB yang jatuh pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

"Penghapusan sanksi administrasi diberikan yang melakukan pelunasan pokok pajak sampai dengan 20 Agustus 2021," demikian isi SK tersebut.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tinjau Vaksinasi di Universitas Indraprasta

Baca juga: Sopir Truk Tewas Ditusuk Teman Lamanya di Semper Timur, Sempat Terlibat Keributan Tengah Malam

Baca juga: Artis Fahri Azmi Laporkan Orang yang Ngaku Utusan Presiden Jokowi

Bagi masyarakat yang melakukan pelunasan pajak melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan, maka kebijakan penghapusan denda pajak tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, sanksi administrasi bakal dikenakan kembali kepada wajib pajak itu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terhadap SKKP yang dihapuskan sanksi administrasinya namun tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo pembayaran, maka atas SKKP yang telah dihapuskan sanksi administrasinya dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah," tulis Pelaksana tugas (Plt) Bapenda DKI Lusiana Herawati dalam SK tersebut.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved