Audit Kinerja BUMD Jakarta, DPRD Dorong Jakpro hingga Dharma Jaya Bertransformasi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menyampaikan pokok-pokok pikiran strategis atas hasil audit kinerja (Diagnostic Performance Review) terhadap tiga BUMD pilar pembangunan Jakarta.

Ketiga BUMD tersebut yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan Perumda Dharma Jaya.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengawal transformasi BUMD menyongsong visi Jakarta menuju kota global saat usia lima abad.

Komisi B menegaskan, BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus instrumen pelayanan publik yang mampu meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat internasional.

“BUMD harus bertransformasi dari sekadar pelaksana penugasan pemerintah menjadi entitas bisnis yang memiliki orientasi portofolio secara proaktif,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, dengan tata kelola yang baik, BUMD diyakini mampu menjadi pilar utama yang tangguh dalam membawa Jakarta bersaing di level global.

Dalam audit tersebut, Komisi B juga mengapresiasi keterbukaan manajemen BUMD serta mendukung langkah perbaikan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan terhadap Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Soroti Jakpro hingga Dharma Jaya

Secara khusus, DPRD menyoroti sejumlah catatan penting pada masing-masing BUMD.

Untuk Jakpro, Komisi B mendorong penguatan peran sebagai city master developer melalui transformasi menjadi strategic investment holding.

Namun, Jakpro dinilai masih menghadapi tantangan berupa tingginya beban depresiasi dari aset penugasan strategis seperti Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), dan LRT Jakarta.

Karena itu, restrukturisasi aset dinilai penting agar Jakpro dapat meningkatkan pendapatan berkelanjutan (recurring income) dari pengelolaan aset dan kawasan.

Sementara itu, pada Sarana Jaya, DPRD menekankan pentingnya percepatan penyelesaian legalitas aset serta harmonisasi regulasi pengelolaan lahan eks-Kota Praja.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong optimalisasi komersialisasi aset strategis milik daerah.

Selain itu, Sarana Jaya juga didorong memperkuat inovasi penyediaan hunian terjangkau, khususnya bagi masyarakat unbankable melalui skema fleksibel seperti Build-Transfer-Operate (BTO).

Adapun untuk Dharma Jaya, Komisi B menilai BUMD ini telah berperan sebagai stabilisator harga, terutama dalam menjaga harga daging saat hari besar keagamaan.