Viral di Media Sosial
Setelah Viral, DPRD Tangerang Batalkan Pesanan Baju Dinas Senilai Rp 675 Juta Merek Louis Vuitton
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang membatalkan lelang baju dinas yang bernilai ratusan juta rupiah.
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Septiana
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang membatalkan lelang baju dinas yang bernilai ratusan juta rupiah.
Keputusan tersebut diambil setelah DPRD Kota Tangerang melakukan rapat internal terkait polemik pengadaan baju dinas senilai Dp 675 juta.
TONTON JUGA
Tak main-main, dikabarkan wakil rakyat tersebut akan menggunakan bahan dari merek premium, Louis Vuitton.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, kalau pihaknya menegaskan untuk membatalkan pembuatan baju dinas untuk tahun 2021.
"Setelah dirapatkan dengan seluruh anggota DPRD, kami sekali lagi tegaskan kalau pengadaan baju dinas untuk tahun 2021 ini kami sepakat batalkan," tegas Gatot saat ditemui di kantornya, Selasa (10/8/2021).

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.
"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.
Baca juga: Identitas Korban Pembunuhan di Cakung Belum Terungkap, Warga yang Kehilangan Keluarga Diminta Lapor
Baca juga: Kasus Baju Dinas Dewan Kota Tangerang Pakai Louis Vuitton, Ketua DPRD: Saya Bingung kenapa Ramai
Gatot Wibowo pun membantah kalau pihaknya akan menggunakan merk Louis Vuitton untuk pakaian dinas dewan.
Dari informasi yang didapatkan, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang untuk tahun 2021 mencapai Rp 675 juta.
Ratusan juta rupiah tersebut pasalnya akan dibuat baju dari bahan, Louis Vuitton yang bakal dijadikan Pakaian Dinas Harian (PDH).

Selain itu ada tiga merek lain yakni Lanificio Di Calvino nantinya akan digunakan untuk pakaian sipil resmi (PSR).
Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Namun, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menampik kalau pihaknya akan menggunakam merk asal Perancis tersebut untuk membuat baju dinas dewan.
"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah tunjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti," ujar Gatot.
TONTON JUGA
"Tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang. Kita DPRD nggak pernah nyebut merek," sambungnya lagi.
Ia pun menyayangkan kalau ramainya isu ini setelah muncul pemenang di situs LPSE.
Seharusnya, proses lelang yang nominalnya fantastis di tengah pandemi Covid-19 itu sudah bisa dikuak.
"Kedua, bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses (lelang) karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali," kata Gatot.

Diberitakan sebelumnya, Terungkap empat merk calon baju dinas baru DPRD Kota Tangerang yang bernilai sangat fantastis untuk tahun 2021
Dari informasi yang didapatkan, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang untuk tahun 2021 mencapai Rp 675 juta.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo menjelaskan ada empat merk yang rencananya akan digunakan sebagai baju dinas baru.
Hadi mengungkapkan, satu diantara empat merk tersebut adalah Louis Vuitton.
Baca juga: Jasad Wanita Ditemukan Tewas Mengenaskan di Cakung, Warga Ngeri Lihat Kondisi Korban: Kasihan Lah
"PDH aja, itu Louis Vuitton," singkat Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (10/8/2021).
PDH sendiri adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang akan diberikan ke masing-masiang dewan.
"Merek lainnya yang saya dapat informasinya ada Lanificio Di Calvino Theodoro sama Thomas Crown," beber Hadi lagi.
Lanificio Di Calvino nantinya akan digunakan untuk pakaian sipil resmi (PSR).
Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Menurutnya, empat merk di atas berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Warga Jakarta Pusat Ditargetkan Mendapat Vaksin Covid-19
Kata Hadi, PPK lah yang menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.
"Nah setelah dites, PPK nanti yang serahkan hasilnya ke kita (Pokja ULP)," kata Hadi.
Diberitakan sebelumnya, saat tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang justru menganggarkan dana baju baru sampai ratusan juta rupiah.
Dari data yang didapatkan dari situs resmi LPSE https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4/lelang , pakaian untuk DPRD Kota Tangerang dibandrol sampai Rp 675 juta.
Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiono nomila, jumlah yang fantastis tersebut diperuntukan kepada 50 anggota dewan.
Menurutnya, masing-masing anggota dewan akan mendapatkan empat jenis baju baru.

Seperti Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) masing-masing satu setel.
Kemudian Pakaian Dinas Harian (PDH) dua pasang.
"Empat jenis pakaian lika setel per orang, jadi total 250 setel. PSL kan lengkap dengan dasi dan jas," kata Agus saat dihubungi awak media, Rabu (4/8/2021).
Dari hitung-hitungan, bila dikalkulasikan dari anggaran senilai Rp 675 juta, maka tiap pakaian dihargai sekira Rp 2,7 juta.
Walau, agus pun tidak mengetahui secara persis nominal satu pakaian yang akan dibelim
Baca juga: Suntik Hampir 600 Orang, Tangis Sesal Perawat Penyuntik Vaksin Kosong: Saya Murni Ingin Membantu
Sebab, nantinya baju-baju itu akan diurus oleh pemenang lelang yang lebih paham lebih rinci.
"Kalau rincinya ya enggak tahu kan itu lelang. Lelangnya bagaimana juga saya enggak tahu, harga penawaran segitu di LPSE," papar Agus.
Dari informasi di lapangan, tender di LPSE Kota Tangerang dimulai pada 7 Juni 2021 dan kini ini sudah selesai.
Pemenang tender sudah diketahui yang mana kini tengah membuat pakaian untuk para wakil rakyat tersebut.
Ditanya soal pakaian dibuat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang, Agus mengaku tidak tahu menahu.
"Waduh saya belum tahu ya kalau itu. Harusnya kan ada standarnya (spesifikasi) SSH (Standart Satuan Harga) dari Wali Kota," jelas Agus.
Ia menjelaskan, pengadaan pakaian DPRD dianggarkan setiap tahun.
Baca juga: Suntik Hampir 600 Orang, Tangis Sesal Perawat Penyuntik Vaksin Kosong: Saya Murni Ingin Membantu
Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Bila dibandingkan dengan tahun lalu, anggaran pengadaan pakaian DPRD Kota Tangerang bertambah menjadi dua kali lipat.
Diketahui, pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta.
Lagi-lagi Agus mengaku belum melihat perbandingannya.
"Kalau itu saya belum lihat perbandingan dengan tahun lalu," singkatnya.

Dicatut dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang.
Keempatnya adalah PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai 671.250.000.