Andalalin untuk Pengembangan Suatu Kawasan Butuh Treatment Khusus

TRIBUNJAKARTA.COM - Setiap rencana pembangunan maupun pengembangan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Andalalin merupakan salah satu objek kajian yang ada didalam ilmu transportasi.

Andalalin secara definitif merupakan singkatan dari Analisis Dampak Lalu Lintas, dimana kajian dari Andalalin secara umum dapat dipahami dari singkatannya.

Dalam prosesnya, andalalin harus disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat diproses lebih lanjut dengan tujuan mendapatkan persetujuan andalalin dalam bentuk rekomendasi andalalin.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas pasal 12 disampaikan bahwa hasil andalalin harus mendapatkan persetujuan dari menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa, dan walikota untuk jalan kota.

Objek kajian yang berada pada jalan nasional harus disampaikan permohonan persetujuannya kepada Menteri Perhubungan yang dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Objek kajian yang berada pada jalan provinsi harus disampaikan permohonan persetujuannya kepada gubernur yang dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Provinsi.

Objek kajian yang berada pada jalan kabupaten/kota harus disampaikan permohonan persetujuannya kepada gubernur yang dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

"Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan sebagai instansi pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ditunjuk sebagai ketua tim evaluasi penilaian andalalin, sehingga dalam proses permohonan persetujuan andalalin disampaikan kepada instansi tersebut sesuai dengan kewenangannya," kata Project Director PT Metro Karya Indotama, Muhammad Alawy Khan, Selasa (17/8/2021).

Menurutnya, pembangunan maupun pengembangan suatu objek pada wilayah kawasan tertentu seringkali menjadi permasalahan bagi pengembang dalam proses permohonan persetujuan andalalinnya.

"Sebagai contoh pengembangan suatu industri yang lokasinya berada di dalam kawasan industri. Tentu dalam kasus tersebut ada beberapa aspek yang perlu ditinjau. Hal ini penting diperhatikan agar dalam proses permohonan persetujuan andalalin dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Alawy.

Sebagai penyusun andalalin, Alawy kerap menghadapi beberapa klien yang akan mengurus dokumen andalalin.

Tidak sedikit dari para kliennya yang mengaku baru pertama mengurus dokumen andalalin.

Sehingga Ia harus menjelaskan proses untuk mendapatkan rekomendasi andalalin.

“Pada beberapa kasus, permohonan persetujuan andalalin tidak dapat diproses oleh instansi daerah dan harus melakukan pengajuan persetujuan ulang ke instansi pemerintah pusat. Bahkan bisa saja pihak konsultan harus melakukan kajian ulang terhadap dokumen andalalin dikarenakan dalam penentuan cakupan wilayahnya belum sesuai," ujarnya.

“Jika proses pengurusan andalalin tidak berjalan lancar, maka akan berpengaruh pada waktu dan jadwal yang sudah disepakati antara pengembang dengan konsultan. Hal ini tentu akan merugikan bagi kedua belah pihak, bagi konsultan bisa saja harus membayar denda karena tidak memenuhi lamanya pengerjaan andalalin sesuai dengan perjanjian kontrak, bagi pengembang juga akan mengalami kerugian waktu yang disebabkan lamanya mendapatkan persetujuan andalalin, sehingga dapat menghambat proses perizinan lain yang sedang diurus oleh pihak pengembang," tambahnya.