Pemerintah Pusat dan Provinsi Jabar Diminta Turun Tangan Ikut Bersihkan Sampah Kali Jambe

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBUN SELATAN - Kepala UPTD Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Sumardi mengatakan, penanganan sampah di Kali Jambe perlu keterlibatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Sumardi mengatakan, aliran Kali Jambe membentang dari hulu wilayah Kota Bekasi hingga hilirnya di wilayah Kabupaten Bekasi.

Fenomena tumpukan sampah di Kali Jambe, kerap terjadi di hilir sungai salah satunya di dekat tol Jakarta Cikarang, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan.

"Kamikebetulan sampah itu bukan murni dari Kabupaten Bekasi aja, itu hulunya ada di wilayah Kota Bekasi," kata Sumardi.

Sampah menumpuk di aliran Kali Jambe bukan sekali terjadi, UPTD Wilayah II sempat melakukan pengangkutan empat bulan lalu.

Namun, kejadian serupa kembali terjadi Agustus 2021 ini.

"Kalau pengangkutan sudah dua kali progres, empat bulan lalu ternyata masih penuh aja gitu (sampah), kita juga pusing nyari solusinya gimana terobosan kayanya ada di pusat (pemerintah)," jelas dia.

Letaknya yang berkaitan antar dua wilayah membuat pihak UPTFD atau Pemerintah Kabupaten Bekasi terbatas dalam membuat kebijakan.

Sebab, penanganan aliran Kali Jambe harus benar-benar dari hulu ke hilir. Untuk itu, perlu kebijakan dari pemerintah pusat atau provinsi.

"Karena ini alirannya berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Bekasi ya kita juga pusing ngadainya (kebijakan)," ucapnya.

Kedepan, dia ingin ada semacam posko di dekat lokasi yang kerap terjadi tumpukan sampah.

Baca juga: Sampah Kali Jambe Tambun Capai 100 Ton Lebih, Habiskan Satu Pekan Proses Pengangkutan

Pokso ini harus dilengkapi alat berat agar memudahkan petugas dalam penanganan sampah.

"Justru itu kita udah mau musyawarah ke ke pusat dan provinsi agar penanganan kedepan kita minta bantuan pusat ada long arm (semacam alat berat) nanti di dekat situ ada posko kaya di jakarta gitu," jelas dia.