Ngotot Interpelasi Mas Anies, PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran Rp4,48 T

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun.

Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).

Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.

Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.

Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Klaim Anak Buah Anies Menghadap, Lobi Minta Batalkan Interpelasi Formula E

"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki studi kelayakan ini dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi.

Namun, studi kelayakan tersebut tak kunjung direvisi oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini PT Jakpro.

Untuk itu, 25 anggota Fraksi PDIP bersama dengan PSI sepakat untuk menggulirkan interpelasi.

"Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," tuturnya.

Sebagai informasi, interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI belakangan menuai polemik.

Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak penggunaan hak interpelasi itu.

Padahal, saat ini PDIP dan PSI baru mengumpulkan 33 suara atau kurang 21 suara guna memenuhi kuorum 50 persen + 1 jumlah anggota legislatif.

Walau demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono tetap optimus interpelasi bisa bergulir.

Lobi-lobi terhadap anggota dewan dari fraksi lain pun bakal ditetap dilakukan PDIP.

"Insya Allah dengan tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang kuat, dengan baca bismillah, Insya Allah langkah ini bisa kita tempuh dengan baik," ucap Gembong.

Gembong ungkap ada anak buah Anies temui dirinya

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membongkar isi percakapannya dengan seorang pejabat teras Pemprov DKI yang memintanya membatalkan usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E.

Hal ini disampaikan Gembong saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PDIP yang berada di lantai 8 gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Gembong bilang, saat itu anak buah mas Anies ini datang menemuinya dan membujuk agar PDIP mengurungkan niatnya mengajukan hak interpelasi.

Saat itu, anak buah mas Anies itu bilang, pengajuan hak interpelasi hanya akan membuat kegaduhan.

"Jadi seolah-olah yang namanya interpelasi membuat kegaduhan. Karena dianggap ini akan membuat kegaduhan, maka minta diurungkan," ujarnya, Selasa (31/8/2021).

Kemudian, pengajuan hak interpelasi ini juga dinilai bisa membenturkan Pemprov DKI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap penggunaan anggaran Pemprov DKI sempat menyoroti penggunaan APBD yang nyaris mencapai Rp1 triliun hanya demi menggelar Formula E.

Baca juga: Wagub Ariza Bantah Anies Minta Dukungan Tolak Interpelasi Formula E Waktu Jamu 7 Fraksi DPRD DKI

"Ini seolah-olah nanti akan terjadi pertentangan antar lembaga. Kenapa? Karena salah satu alasan Fraksi PDIP mengajukan interpelasi adalah rekomendasi BPK," ujarnya.

"Sehingga seolah-olah nanti dikhawatirkan terjadi benturan antara BPK dengan Pemprov DKI," tambahnya.

Gembong menyebut, lobi-lobi yang dilakukan salah satu pejabat teras Pemprov DKI ini terjadi sehari sebelum PDIP dan PSI mengajukan usulan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Adapun, 33 anggota Fraksi PDIP dan PSI menyerahkan usulan interpelasi kepada Prasetyo pada Kamis (26/8/2021) lalu.

"Cukup panjang perdebatan itu, tali dua hal itu ujungnya. Tapi, itu kan urusan mu (Pemprov DKI)," kata dia.

Walau membeberkan panjang lebar soal lobi-lobi anak buah mas Anies kepada PDIP, Gembong enggan menjelaskan lebih jauh perihal sosok tersebut.

Ia belum mau membongkar identitas pejabat teras Pemprov DKI yang melobi dirinya beberapa waktu lalu.

Politisi senior PDIP justru menyindir tujuh fraksi yang kompak menolak interpelasi setelah diundang mas Anies makan malam beberapa waktu lalu.

"Saatnya nanti pasti saya sampaikan, tapi, kalau saat itu saya sepakat (membatalkan interpelasi), mungkin saya diundang juga (makan malam)," tuturnya lalu tertawa.

Wagub bantah ada udang di balik batu Anies kumpulkan 7 fraksi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tujuh fraksi DPRD DKI untuk menggalang dukungan menolak interpelasi Formula E.

Menurutnya, interpelasi merupakan hak setiap anggota dewan dan Pemprov DKI tidak bisa mengintervensinya.

"Interpelasi itu kewenangan DPRD DKI, kami tidak mencampuri, tidak mengintervensi," ucapnya, Sabtu (28/8/2021).

Untuk itu, Ariza mengaku sangat menghargai Fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan usul interpelasi terhadap rencana mas Anies menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

"Jadi, masalah interpelasi itu masalah kewenangan oleh teman-teman DPRD, sesuai aturan ketentuan bagi yang mengusulkan bagi yang tidak ikut, itu hak teman-teman DPRD," ujarnya.

Walau demikian, hubungan dengan legislatif harus tetap dijaga guna memastikan seluruh program yang dijalankan dengan baik.

"Tugas kami membangun Jakarta sesuai dengan ketentuan, kami selalu bersinergi bersama untuk memastikan visi misi program kemudian RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik," kata dia.

PDIP tak gentar

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono memastikan, proses pengajuan hak interpelasi terus berlanjut meski ada penolakan dari tujuh Fraksi lainnya.

"Interpelasi jalan terus," ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (28/8/2021).

Sejauh ini, baru 33 anggota legislatif yang sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot gelar Formula E.

Walau demikian, jumlah ini belum cukup lantaran interpelasi baru bisa bergulir bila mendapatkan 50 persen + 1 atau 54 suara dewan.

Artinya, koalisi PDIP-PSI ini masih kekurangan 21 suara guna menggulirkan hak interpelasi.

Untuk itu, Gembong menyebut, pihaknya bakal terus melakukan lobi-lobi terhadap anggota dewan lainnya, meski tujuh fraksi sepakat menolaknya.

"Lobi-lobi berjalan terus, kami enggak khawatir. Suatu saat teman-teman akan memahami apa yang menjadi persoalan inti dari interpelasi ini," ujarnya.

Baca juga: 7 Fraksi Kompak Bela Mas Anies Tolak Interpelasi Formula E, PDIP: Mereka Ini Koalisi Galau

"Sehingga pemahaman yang keluar akan menyakinkan fraksi lain bergabung melaksanakan interpelasi," tambahnya.

Politisi senior PDIP ini pun menegaskan, interpelasi diajukan bukan untuk menjatuhkan Gubernur Anies Baswedan.

Interpelasi diajukan guna meminta keterangan dari Anies yang ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Padahal, pandemi Covid-19 diprediksi belum berakhir tahun depan.

"Bagi saya sangat simpel, saya tanya, sampean jawab, selesai. Kalau jawaban pak gubernur menurut kami rasional untuk kepentingan rakyat, ya kami dukung," kata Gembong.

Sebagai informasi tujuh fraksi sepakat menolak interpelasi setelah diundang mas Anies makan malam di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu berlangsung pada Kamis (26/8/2021) malam setelah Fraksi PDIP dan PSI mengajukan usulan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Ketujuh fraksi yang diundang Anies itu ialah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKB-PPP.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Buka-bukaan, Ngaku Dilobi Anak Buah Anies Buat Batalkan Interpelasi Formula E

Potret kemesraan mas Anies dengan pimpinan tujuh Fraksi DPRD DKI ini pun tergambar dalam foto yang diunggah di akun instagram Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani (@zitaanjani).

Politisi PAN ini mengakui, pertemuan tersebut membahas soal Formula E yang saat ini mau diinterpelasi PDIP dan PSI.

"Benar, kami bahas Formula E," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Jumat (27/8/2021).

Dalam pertemuan itu, Zita menyebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memberikan gambar soal untung ruginya menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang.

"Pak Anies kasih paparan langsung ke kami, pakai data. Jadi silaturahmi dan penjabatan data," ujarnya. (*)