Formula E
Karangan Bunga Hiasi Gedung DPRD DKI Dukung PDIP & PSI Interpelasi Anies yang Ngotot Gelar Formula E
Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, dibanjiri karangan bunga berisi dukungan untuk PDIP dan PSI agar konsisten menggulirkan hak interpelasi
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Artinya, masih kurang 21 suara agar interpelasi benar-benar bisa digulirkan.
PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran Rp4,48 T
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun.
Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).
Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.
Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.
Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.
Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Klaim Anak Buah Anies Menghadap, Lobi Minta Batalkan Interpelasi Formula E
"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," ujarnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki studi kelayakan ini dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi.
Namun, studi kelayakan tersebut tak kunjung direvisi oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini PT Jakpro.
Untuk itu, 25 anggota Fraksi PDIP bersama dengan PSI sepakat untuk menggulirkan interpelasi.
"Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," tuturnya.
Sebagai informasi, interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI belakangan menuai polemik.
