Formula E
Mas Anies Pamer Jakarta Pertahankan 4 Tahun Peringkat Satu Jadi Provinsi Paling Demokratis
keberhasilan DKI Jakarta mempertahankan sebagai provinsi paling demokratis berdasarkan data dari adan Pusat Statistik (BPS).
Penulis: Elga H Putra | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Kendati turun 1.03 poin dibanding tahun 2019 namun masih dalam kategori baik.
Disampaikan Anies, indeks ini adalah cermin untuk merefleksikan kekuatan dan kekurangan DKI Jakarta dalam berdemokrasi.
"Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini sudah makin tinggi, masih ada beberapa pekerjaan rumah," ujar Anies.
"Mari pertahankan hal-hal yang sudah baik, dan bersama-sama perkuat yang masih kurang, untuk Jakarta yang lebih aman dan demokratis.
Kita ingin Ibu Kota terus menjadi rujukan di dalam menjaga suasana demokratis di Indonesia," sambung dia.
Digugat Interpelasi Soal Formula E
Diketahui, dalam beberapa pekan ini, Anies sedang digoyang dengan adanya interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI terkait Formula E di ibu kota.
Interpelasi ini menyusul ngototnya Anies menggelar Formula E di akhir jabatannya, sementara pandemi Covid-19 belum berakhir.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp 4,48 triliun.
Baca juga: Anies Baswedan Sebut 2,7 Juta Warga DKI Jakarta Belum Divaksin Covid-19
Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).
Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.
Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.
Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.
