Politikus PDIP Komentari Kenaikan Gaji Gubernur Anies Baswedan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta turut berkomentar soal kekayaan Gubernur Anies Baswedan yang naik dua kali lipat selama tiga tahun menjabat

TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta turut berkomentar soal kekayaan Gubernur Anies Baswedan yang naik dua kali lipat selama tiga tahun menjabat 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono turut berkomentar soal kekayaan Gubernur Anies Baswedan yang naik dua kali lipat selama tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Menurutnya, mustahil kekayaan Anies bisa meningkat sampai Rp5 miliar lebih bila hanya mengandalkan gajinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau dari penghasilan atau gaji gubernur rasanya juga agak sulit kalau sampai naik dua kali lipat dari kekayaan semula,” ucapnya, Jumat (10/9/2021).

Sebagai informasi, kelapa daerah setingkat gubernur hanya menerima gaji pokok Rp3 juta per bulan.

Baca juga: 52 Pejabat Eksekutif Ketahuan Laporkan Harta Kekayaan Fiktif

Sedangkan, gaji wakil gubernur berkisar di angka Rp2,4 juta per bulan.

Aturan soal gaji kepala daerah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Untuk itu, Gembong menilai, Gubernur Anies Baswedan pasti memiliki pendapatan lain di luar gaji pokoknya yang hanya Rp3 juta per bulan.

“Agak sulit ya kalau dari sisi gaji seorang gubernur. Tapi, soal rezeki kita kan enggak tau sumbernya dari mana,” ujarnya saat dihubungi.

Selain gaji pokok, seorang gubernur memang mendapatkan pemasukan lain, yaitu dari tunjangan pejabat negara sebesar Rp5,4 juta per bulan.

Nilai tunjangan pejabat negara ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun penghasilan terbesar yang diperoleh seorang gubernur berasal dari biaya penunjang operasional (BOP) yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000.

Baca juga: Kekayaan Anies Baswedan Naik 2 Kali Lipat dalam Tiga Tahun Memimpin Jakarta, Ini Rinciannya

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa BOP yang diterima kepala daerah disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bila PAD di suatu daerah lebih dari Rp500 miliar, maka sang gubernur bisa mendapatkan BOP paling sedikit Rp1,25 miliar dan maksimal 0,15 persen dari PAD.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved