Loyalis AHY Bubarkan Acara Demokrat Kubu Moeldoko di Banten

Kader Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke lokasi dan meminta acara yang mereka sebut ilegal itu dibubarkan.

Istimewa/dokumentasi acara
Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Demokrat Banten Iti Jayabaya membubarkan acara HUT Demokrat kubu Moeldoko 

Sebab penyelenggaraan HUT Demokrat itu versi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Agenda utama peringatan HUT Partai Demokrat ke-20 versi Moeldoko ini adalah nonton bareng sejarah berdirinya Partai Demokrat yang dihadiri Moeldoko.

“Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/9/2021).

Kata dia, dalam surat undangan yang beredar mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo.

Dalam surat itu, terpampang rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

Herzaky menyatakan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja dilakukan kubu Moeldoko.

Surat undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi yang notabene Mantan Ketua Umum Partai Demokrat.

“Prof. Budi merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Peringatan HUT Partai Demokrat ke-20 sendiri telah dilakukan pada 9 September 2021 lalu yang salah satunya mendapatkan sambutan hangat dari Presiden Joko Widodo.

Saat acara puncak dua dekade, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai.

Selama ini, sesepuh dan senior Partai Demokrat ini dinilai konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan.

"Sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko," tegasnya.

Herzaky mencontohkan salah satu bukti saat kubu Moeldoko memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam gugatan itu, ungkap Herzaky Mahendra, tertera status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai KSP.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved