Breaking News:

Pembelajaran Tatap Muka

Satpol PP Jakarta Timur Belum Temukan Sekolah yang Langgar Protokol Kesehatan Saat PTM

Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan berdasar hasil pengawasanan jajarannya di 10 Kecamatan sekolah yang menggelar PTM

Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian saat diwawancarai terkait pengalaman ramadan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Jajaran Satpol PP Jakarta Timur belum menemukan pelanggaran protokol kesehatan di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan berdasar hasil pengawasanan jajarannya di 10 Kecamatan sekolah yang menggelar PTM sudah mematuhi protokol kesehatan.

"Sejauh ini pihak sekolah menerapkan prokes cukup ketat. Karena pihak sekolah takut izin PTM yang diberikan ke mereka dicabut," kata Budhy saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya pengelola sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat karena khawatir izin menyelenggarakan PTM diberikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dicabut.

Di Jakarta Timur, tercatat sebanyak 201 sekolah dari berbagai jenjang menggelar PTM terbatas sejak Senin (30/8/2021) karena mendapat asesmen dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Ada tiga sanksi diberikan untuk sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Pertama adalah sanksi teguran tertulis bagi pelanggaran prokes yang baru pertama kali melanggar," ujarnya.

Baca juga: Belajar di Sekolah di Kota Bekasi: Orangtua atau Wali Murid Wajib Antar-jemput Siswa

Bila kembali melanggar maka sanksi yang dibebankan adalah denda administrasi sebesar Rp 50 juta, sementara sanksi ketiga penutupan sementara sekolah selama 3X24 jam.

Sementara untuk sanksi pencabutan izin PTM terbatas bagi sekolah yang kedapatan melanggar protokol kesehatan, Budhy menuturkan sanksi tersebut diberikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta

"Sanksi itu tertuang dalam Pasal 20 dan 21 Pergub DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021. Pihak sekolah juga punya kewajiban menyediakan tempat memadai penjemput atau orangtua yang menunggu," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved