Pengamat Sayangkan Mas Anies dan Ketua DPRD DKI Saling Lempar Tanggung Jawab Usai Dipanggil KPK
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyayangkan sikap Gubernur dengan Ketua DPRD DKI Jakarta
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling lempar tanggung jawab dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur.
Seperti diketahui, pada Selasa (21/9/2021) keduanya telah memenuhi panggilan penyidikan KPK.
Padahal, menurut Trubus, Anies dan Prasetyo sama-sama mengetahui pembelian tanah tersebut.
"Ini intinya mereka saling lempar tanggung jawab gitu. Bahkan Pak Pras menuduh Pak Tri (Wisaksana). Saya rasa mereka semua tahu itu semua, baik Pak Anies, Pak Pras tahu pembelian tanah itu. Sekarang sejauh mana keterlibatan dia itu nanti kita tunggu (hasil penyidikan selanjutnya)," kata Trubus di Jakarta, Rabu (22/9/2021).
Semestinya, kata Trubus, keduanya memiliki jawaban yang sinkron.
"Tapi kan persoalannya dalam menggelontorkan itu ada target-target silakan ada banggar itu. Kapan pembeliannya gitu kan itu menjadi perlu dipertanyakan. Iya kan harusnya pendapat Pak Ketua DPRD dan Gubernur sinkron, tapi kan ini publik melihatnya seperti lempar tanggung jawab," ungkapnya.
Dilansir dari wartakotalive.com, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut nama Triwisaksana alias Sani dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019 lalu.
Baca juga: Mas Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: 4 Tahun Menjabat Gubernur Tak Tahu Skala Prioritas Anggaran
Baca juga: Tim Macan Kemayoran Pincang, Dua Pilar Persija Jakarta Bakal Absen untuk Waktu yang Lama
Edi mengatakan hal tersebut lantaran banyak pihak yang terlibat dalam pembelian tanah di Cipayung untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah.
Satu di antaranya adalah Sani yang saat itu memimpin rapat Badan Anggaran sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS.
Sani diketahui saat ini menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gelora DKI Jakarta.
“Karena pada saat itu pelaksana badan anggarannya itu bukan saya, pak Triwisaksana, karena kolektif kolegial,” kata Prasetyo.