PKS Batal Anjurkan Kadernya Poligami dengan Janda

Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat resmi mencabut anjuran yang mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda

Editor: Muhammad Zulfikar
muslimobserver.com
Ilustrasi poligami. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat resmi mencabut anjuran yang mengizinkan kadernya berpoligami dengan janda.

Surahman menjelaskan, aturan yang dicabut tersebut tercantum dalam Takzirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi.

Salah satu poinnya, anjuran berpoligami bagi kader yang mampu dan siap beristri lebih dari satu.

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut."

"Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian masyarakat Indonesia," kata Surahman, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

Menurut Surahman, pembatalan aturan tersebut untuk mewujudkan prinsip tata kelola partai yang baik dengan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel dan responsif terhadap masukan masyarakat.

Surahman menambahkan, PKS saat ini fokus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim.

Baca juga: Umi Pipik Bongkar Mendiang Uje Poligami, Ustaz Zacky Mirza Beri Pesan Menohok: Catet dan Camkan Itu!

"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi," ujar Surahman.

Ia juga mengatakan, PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.

"Ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai," ucap Surahman.

Banjir Kritikan

Sebelum resmi dicabut, aturan kader diizinkan berpoligami dengan janda ramai mendapat kritikan dari publik.

Kritikan tersebut di antaranya datang dari Komnas Perempuan dan komunitas #SaveJanda.

Ilustrasi poligami.
Ilustrasi poligami. (muslimobserver.com)

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai, anjuran yang telah dicabut itu diskriminatif.

"Ini bukan saja menunjukkan tidak sensitif pada dampak pandemi, tetapi juga cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan."

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved