Wakil Ketua DPRD Minta Agar Hasil Reses dari Masyarakat Segera Ditinjaklanjuti Oleh Pemprov DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD Abdurrahman Suhaimi berharap hasil reses kedua tahap II segera ditindaklanjuti dan masukan dari warga Ibu Kota bisa cepat direalisasi.

Hal ini diungkapnya usai menjalani rapat paripurna terkait Laporan Hasil Reses Kedua Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2021.

"Harapan dari kita seluruh anggota DPRD meminta agar hasil reses (kedua tahun 2021) dari masyarakat segera ditindaklanjuti oleh eksekutif. Jadi ini salah satu cara disamping masukan dari masyarakat melalu Musrenbang RT, RW ,Kelurahan, Kecamatan, dan Kota,” kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Senin (4/10/2021).

Dalam reses tersebut, ada sejumlah poin yang dibacakan oleh Anggota Komisi E Ali Muhammad Johan.

Adapun poin tersebut membahas seputar Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Ketertiban Umum, Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan.

Oleh sebab itu, Suhaimi berharap poin-poin ini bisa ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di setiap wilayah.

"Ya mungkin beda-beda kalau yang kita rasakan responnya cukup cepat urusan banjir misalnya cukup segera ditangani, hal-hal yang memang ada anggarannya maka segera ditangani. Kalau tidak ada anggarannya, segera kita usulkan di 2022 di periode selanjutnya," jelasnya.

Berikut beberapa poin reses yang dibacakan dalam rapat paripurna:

Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Ketertiban Umum.

1. Warga meminta bantuan untuk perbaikan NIK KTP yang tercantum di sertifikat vaksin yang tidak sesuai dengan diberikan kemudahan aksesnya.

2. Perlu segera penanganan polusi udara dari asap bekas limbah PT Dua Kuda KBN yang ada di wilayah Cilincing.

3. Dibutuhkan optimalisasi dalam pendataan vaksin karena banyaknya NIK yang sudah terverifikasi sudah vaksin padahal belum divaksin.

4. Warga Kecamatan Koja membutuhkan advokasi untuk mendaftarkan hak atas tempat tinggal dan mendapatkan sertifikat hak atas tanah

5. Minimnya Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) di Kelurahan Mampang Prapatan yang harus ada pada tiap RT untuk
mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi terutama di pemukiman padat penduduk.

6. Seringnya terjadi pencurian motor di Wilayah Kelurahan Pela, Mampang, warga mengusulkan untuk dapat diadakan CCTV di wilayahnya.

7. Kemudahan dalam proses balik nama pada PBB dan sertifikat diharapkan jangan dipersulit.

8. Agar lebih dipersingkat dalam proses pengurusan tanah dari semula tanah garapan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

9. Di Wilayah Kayu Putih, Pulogadung belum adanya pipa hydrant air untuk mencegah kebakaran.

10. Masih rawannya penodongan dan penjambretan di wilayah Kelurahan Senen, untuk itu dimohon peningkatan patroli oleh Satpol PP agar warga merasa aman.

11. Di Komplek Nelayan Muara Angke banyak warga yang sampai sekarang tidak dapat mengurus sertifikat kepemilikan tanah, karena prosedural yang dipersulit.

12. Saat ini Kartu Keluarga sudah tidak ada tanda tangan Ketua RT setempat, sehingga sekarang di RT tidak memiliki data Kartu Keluarga yan update.

13. Di lokasi Kelurahan Ragunan Pasar Minggu, waktu saat terjadi kebakaran jalannya sulit diakses mobil pemadam ke lokasi gang-gang pemukiman padat penduduk, oleh karenanya dibutuhkan pengadaan motor pemadam.

14. Perlu perluasan dan penambahan lahan pemakaman di wilayah Jagakarsa, dampak dari pandemi covid ini banyak yang meninggal dan jenasah terpaksa harus ditumpuk dilahan yang sama karena keterbatasan lahan.

15. Untuk mengurangi angka kriminalitas di wilayah Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, diperlukan penambahan lampu penerangan jalan, dan ada sebagian lampu jalan yang sudah tidak berfungsi.

Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah

1. Perlu bantuan modal usaha UMKM bagi pengusaha kecil ataupun dibangunnya balai latihan kerja bagi warga sekitar.

2. Karena buruknya air tanah di Kecamatan Koja, maka warga membutuhkan fasilitas air bersih seprti PAM yang fasilitasnya masih kurang memadai.

3. Perlu bantuan link permodalan untuk melanjutkan usaha kecil, pelatihan bagi para kader guna membantu SDM masyarakat.

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Kurangnya ketersediaan lahan pemukiman bagi warga, mengingat jumlah warga yang bertambah di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu.

2. Warga Kelapa Gading mengusulkan agar dapat dilakukan pengerukan dan pembersihan selokan air untuk antisipasi terjadinya banjir.

3. Di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara, warga meminta sarana prasarana kebersihan seperti gerobak sampah, pengaspalan jalan, sarana dan prasarana olah raga seperti lapangan futsal dan tenis meja.

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan

1. Ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi yang semakin tinggi, warga Kepulauan Seribu berharap dapat diberikan pembekalan kursus atau pelatihan kerja.

2. Warga Kelapa Gading meminta agar dapat dibekali dengan pelatihan wirausaha, agar dapat melakukan pemasaran produk-produk lokal produksi warga setempat.

3. Banyaknya anak-anak dibawah umur yang mengemis di jalanan di daerah Kelapa Gading, mohon bisa ditangani oleh Dinas Sosial. (*)