Formula E

Kritik Pedas Fraksi PDIP Sebut Jakpro BUMD Gak Fokus, Bikin Bingung Soal Commitment Fee Formula E

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengkritik keras Direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Kompas.com
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Ia mengkritik keras Direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang berlebihan di balik gagalnya Formula E berlangsung di Monas. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengkritik keras Direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ia menanggapi alasan Jakpro yang dianggap berlebihan di balik gagalnya Monas menjadi sirkuit ajang balap mobil listrik bertaraf Internasional itu.

Gilbert malah menyebut Jakpro sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) parasit terbesar di Indonesia.

Ia balik menasihati Direksi Jakpro agar bekerja profesional dan bagaimana memajukan perusahaan yang defisit sehingga meninggkatkan PAD (Pendapat Asli Daerah).

Menurut dia, Jakpro sebagai BUMD menerima penugasan yang harus diembannya malah tidak fokus

Baca juga: Rencana Gelaran Formula E di Pulau Reklamasi, Simak Sejarah Anies Namakan Pantai Kita Maju Bersama

"Saat ini Jakpro adalah BUMD parasit terbesar di Indonesia karena penugasan Gubernur," ujar Gilbert dalam keterangannya yang dikutip TribunJakarta.com, Minggu (10/10/2021).

Selanjutnya ia mempertanyakan perihal penurunan commitment fee atau biaya komitmen dari event Formula E.

Ajang Formula E dijadwalkan digelar di Jakarta pada 2022 - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Ajang Formula E dijadwalkan digelar di Jakarta pada 2022 - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Kolase Tribun Manado)

Pemprov DKI Jakarta pernah membantah perihal uang komitmen yang dikeluarkan untuk menggelar Formula E, dari kabar yang menyebut Rp 2,3 triliun dibenarkan menjadi Rp 560 miliar.

Penjabaran pihak Jakpro perihal negosiasi ini kurang rinci, salah satunya tidak menjelaskan negosiasi ulang dengan Formula E Operation (FEO) terkait Formula E semula dari 2019-2024 menjadi 2022-2024.

Menurut Gilbert, pelaksanaan Formula E di luar tahun menjabat sang gubernur menyalahi aturan, karena tahun itu ada gubernur baru.

"Ini juga menyalahi aturan karena melabihi masa kerja Gubernur 2019-2022. Jelas ini melanggar PP 12 2019, menyandera Gubernur DKI selanjutnya dan masyarakat DKI," jelas Gilbert.

Ia pun berharap ada penjelasan rinci perihal biaya komitmen yang sudah dikeluarkan oleh pihak Pemprov DKI.

Baca juga: Tak Jadi di Monas, Gubernur Anies Berencana Gelar Formula E di Pulau Reklamasi Buatan Ahok

"Kerja sama luar negeri ini juga seharusnya atas persetujuan DPRD, karena melibatkan uang rakyat Rp 560 miliar, sesuai UU 23 2014. Ini semua tidak dijelaskan Direksi Jakpro atau Gubernur ke publik."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved