Anies Dituding Prasetyo Berbohong Saat Bicara Pilkada DKI 2024, Wagub Ariza Santai Menanggapi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjawab santai tudingan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi ke Gubernur Anies Baswedan.

Anies dianggap berbicara ngawur oleh Prasetyo terkait penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang mundur menjadi tahun 2024.

Riza mengatakan setiap partai memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka.

Sehingga baik pendapat Prasetyo maupun Anies, dirasanya sah-sah aja dalam dinamika politik.

"Ya kan begini setiap partai punya hak menyampaikan pendapatnya. Mau partai PDIP sampai dengan PPP itu punya hak, silakan menyampaikan pendapat masing-masing. Setiap pribadi juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk Pak Anies juga punya hak menyampaikan pendapat," jelasnya Senin (11/10/2021) malam.

Namun, Politisi Gerindra ini mengingatkan supaya perbedaan pendapat yang ada tidak merusak silaturahmi.

Pasalnya, kesatuan dan kerukunan antar umat merupakan satu diantara faktor untuk menjaga negara ini.

"Saya kira tidak ada yang salah. Inilah negara demokrasi dan harus kita junjung dan kita jaga bersama mari kita saling menjaga kesatuan dan persatuan memastikan NKRI terjaga. Mari kita jaga iklim politik kita kondusif sejuk demokrasi, kita berkembang baik dan dinamika boleh tapi tetap kita perhatikan kesatuan dan persatuan bangsa," tandasnya.

Baca juga: Pengangguran di Jaksel Meningkat Selama Pandemi Covid-19, 122.390 Orang Tak Punya Pekerjaan

Dilansir dari Tribunnews.com, Prasetyo Edi Marsudi  meminta Anies Baswedan berhenti berbohong mengenai mundurnya proses Pilkada DKI Jakarta dengan membuat anggapan seolah Pemerintah pusat sengaja memundurkan Pilkada sampai 2024.

"Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI Jakarta untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

Prasetyo menjelaskan, pelaksanaan Pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024.

Baca juga: Prasetyo PDIP Minta Anies Berhenti Berbohong Soal Pilkada DKI, Zita PAN Bela Sang Gubernur

Pasal 201 ayat 8 menyebut, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata Pras, sapaan akrabnya.

Diketahui, dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun Youtube PAN TV, Rabu (6/10/2021), Anies Baswedan sejatinya ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke tahun 2024.

Anies mengakui sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada Tahun 2023.

“Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2023), baru mulai kampanye,” ujar Anies.

Namun, kata Anies, Pilkada 2022 ditiadakan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," kata Anies.