Rencana Penamaan Jalan Ataturk Berlanjut Meski Tuai Polemik, Pemprov DKI Ajak Masyarakat Diskusi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menggunakan nama tokoh pendiri negara Turki modern, Mustafa Kemal Ataturk, sebagai nama salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menuai polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia.

Hal itu membuat pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta belum menentukan jalan mana yang akan diubah dengan nama Jalan Ataturk.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya bakal menggelar diskusi dengan masyarakat.

"Terkait dengan penamaan jalan di antaranya diatur di situ nanti supaya ada proses diskusi, dengar pendapat dengan masyarakat kalau dirasa nama jalan yang diusulkan tersebut menimbulkan kontroversi," ucapnya, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Apa Pentingnya Pemberian Nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta? Ini Penjelasannya

Melalui diskusi itu, Ariza berharap, masyarakat bisa memberikan masukkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, kami akan lakukan segera dengar pendapat, diskusi, forum FDG (focus discussion group)," ujarnya di Balai Kota.

Penolakan soal rencana penamaan Ataturk sebagai nama jalan di ibu kota dikemukakan banyak pihak, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin salah satunya.

Baca juga: Polemik Pergantian Nama Jalan Ataturk, Ketua DPRD DKI Tagih Anies Soal Jalan Ali Sadikin

Pasalnya, Ataturk merupakan salah satu pemimpin Turki yang dianggap kontroversial, khususnya bagi dunia Islam.

"Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalab tersebut," ucapnya, Minggu (17/10/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut, semasa hidup Attaturk memiliki rekam jejak yang sangat merugikan umat Islam 

Baca juga: Polemik Interpelasi Formula E, Ketua DPRD: Tidak Ada yang Bisa Intervensi!

Ataturk juga disebut Khoirudin sebagai pemimpin yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).

“Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan merubah masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti adzan berbahasa arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat pemerintahan," ujarnya.

Atas dasar itu, Khoirudin menegaskan, pihaknya mengecam keras rencana pemerintah pusat mengajukan nama Attaturk sebagai sebuah nama jalan.

Baca juga: Mengintip Wajah Baru Taman Tebet yang jadi Tebet Eco Garden, Jembatan Cantik jadi Ikon

Apalagi, Indonesia juga memiliki banyak pejuang yang dinilainya lebih layak diabadikan menjadi nama jalan.

"Masih banyak pahlawan lain yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia untuk diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota," tuturnya.