Breaking News:

Kontrak Kerja Sama TPST Bantargebang Bisa Dibahas Ulang Jika Ekonomi Membaik

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku, pihaknya tidak menutup kemungkinan peluang pembahasan ulang perjanjian kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Istimewa/Dok. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat memperpanjang kerja sama TPST Bantargebang di Balai Kota Jakarta. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku, pihaknya tidak menutup kemungkinan peluang pembahasan ulang perjanjian kontrak kerja sama Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sepakat menandatangani perpanjangan kontrak kerja sama TPST Bantargebang hingga lima tahun kedepan.

"Ya semua itu ada (bahas ulang perjanjian kerja sama), tinggal kemauan kita gimana," kata Rahmat di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Senin (25/10/2021).

Dia menjelaskan, pembahasan ulang baru dapat dilakukan jika ekonomi sudah membaik.

Pandemi Covid-19 tentu menimbulkan dampak bagi keungan daerah baik DKI Jakarta atau Kota Bekasi.

"Jangan lewat lima tahun, kalau (dalam) 5 tahun ekonomi membaik Kota Bekasi dan DKI da kesempatan untuk membahas ulang bagaimana prospeknya itu kan ngga ada masalah," jelas dia.

Pada perpanjangan kontrak kerja sama terbaru yang berlaku hingga 2026, tidak ada perbedaan signifikan terkait rencana pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Baca juga: Kerja Sama TPST Bantargebang degan DKI Diperpanjang, Ini Besaran Uang Bau yang Diterima Warga

Perjanjian kerja sama fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang selanjutnya dirumuskan dalam biaya tipping fee TPST Bantargebang.

Tipping fee dibayarkan Pemprov DKI Jakarta per tahun ke Pemerintah Kota Bekasi, besarannya dihitung sesuai volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.

"Kan kita estimasi biasanya kan kita (tipping fee) Rp379 miliar setahun kurang lebih, kecuali sampahnya tidak segitu kan dapetnya ngga segitu," ucapnya.

Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk biaya kompensasi bau warga terdampak TPST Bantargebang di empat kelurahan yakni, Cikiwul, Ciketing Udik, Sumur Batu dan Bantargebang.

Selain itu, terdapat juga kegiatan lain yang menggunakan uang dari hasil kerja sama TPST Bantargebang untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Ini uang bau berapa, infrastruktur jalan berapa, terus buat dampak lingkungan berapa, kesehatan berapa, pendidikan berapa," ucapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved