Formula E
Wakil DPRD DKI Pastikan Dana Formula E Tak Masuk Dalam APBD 2022
Anggaran untuk Formula E dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
“Itu kewenangan DPRD, punya pendapat, sikap masing-masing terkait anggaran. Silakan saja, kan ada hak dari eksekutif, ada hak dari DPRD,” ujarnya di Balai Kota.
“Semua dibahas bersama antara eksekutif dan DPRD, nanti diputuskan bersama,” sambungnya menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono ungkap sinyal kuat terkait anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.
Meski belum resmi, Gembong mengutarakan sinyal kuat terkait pembahasan APBD untuk penyelenggaraan Formula E.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung DPRD DKI, ia menyebut sinyal tersebut ialah alokasi untuk Formula E yang diperintahkan dicoret.
"Nih sinyal, sinyal yang kuat dari anggota fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan APBD perubahan beberapa hari kedepan dan APBD 2022. Nih sinyal belum resmi sikap fraksi tapi tuh sinyal, alokasi untuk Formula E diperintahkan untuk dicoret,” katanya di lokasi, Selasa (28/9/2021).
“Diperintahkan seperti itu ini sinyal kuat, sinyal kuat yang tentunya ada sinyal seperti itu di paripurna interpelasi," sambungnya.
Ia memastikan, terkait pencoretan alokasi anggaran untuk Formula E ini berlaku secara keseluruhan.
Sehingga, berbagai pihak nantinya tidak akan dilekatkan alokasi untuk penyelenggaran Formula E, seperti di empat komisi DPRD.
Baca juga: Kurang dari 8 Bulan Lagi, Sirkuit Formula E Jakarta Masih Misteri
"Jadi teman-teman semua, semua komisi di lima komisi hanya satu komisi yang tidak dilekatkan alokasi anggaran Formula E, hanya satu komisi, yaitu Komisi C. Semuanya ada dilekatkan alokasi anggaran untuk membantu terselenggara Formula E," ungkapnya.
"Jadi pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita dilihat di Dispora saja dan PMD Jakpro, karena diluar itu semua komisi di masukan. Komisi A misalkan ada Satpol PP disitu, komenko disitu, Damkar, disitu banyak. Tugas kita adalah menyisir itu kedepan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," tandasnya.
Melalui pemberitaan sebelumnya, Fraksi lainnya, yakni Fraksi PSI juga telah mempertanyakan soal biaya penyelenggaraan Formula E.
Mahalnya biaya penyelenggaraan Formula E ini menjadi sorotan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Terlebih, selama ini anggaran untuk memenuhi syahwat mas Anies menggelar Formula E memang diambil dari APBD DKI.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo pun membandingkan biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta dengan kota-kota lain di dunia.
