Wakil DPRD DKI Pastikan Dana Formula E Tak Masuk Dalam APBD 2022

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Muhammad Taufik pastikan tak ada anggaran untuk Formula E dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022.

Diketahui, sejak Senin (1/11/2021) rapat pra pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 telah berlangsung di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Taufik memastikan tak ada anggaran Formula E yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

"Yang jelas gak ada anggaran soal Formula E," ucapnya di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/11/2021).

Taufik mengatakan bila dimasukan dalam anggaran maka akan cepat diketahui. Pasalnya, pembahasan dalam rapat dipaparkan secara merinci.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Optimis Formula E Terselenggara Tepat Waktu, Penentuan Lokasi Selesai November

Oleh sebab itu, ia berani memastikan bila Pemprov DKI tak mengajukan permintaan dana untuk Formula E dalam APBD 2022.

"Enggak, gak ada. Sekarang pasti ketahuan, karena detail (pembahasan KUA-PPAS). Enggak ada, karena induknya sudah gak ada. Kalau induknya masih ada kan ini tupoksinya ada masing-masing. Sekarang kan induknya gak ada ya lepas dong. Itu kan konsekuensi dari penganggaran," tandasnya.

Wagub DKI sebut anggaran Formula E dari sponsor

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi santai ancaman Fraksi PDIP yang bakal mencoret alokasi anggaran Formula E dalam APBD 2022 mendatang.

Ariza bilang, Formula E tetap berjalan Juni 2022 dengan pendanaan dari pihak ketiga atau sponsor.

“Insya Allah ke depan penggunaan anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat dari swasta atau dari sponsor,” ucapnya, Rabu (20/9/2021).

Baca juga: Utusan FEO Belum Tiba, Pemprov DKI Belum Bisa Tentukan Sirkuit Formula E

Dengan demikian, Pemprov DKI tak akan mengucurkan anggaran dari APBD lagi untuk menggelar balap mobil bertenaga listrik itu.

Politisi Gerindra ini pun menghargai sikap PDIP yang ngotot menolak Formula E dihelat tahun depan hingga tidak mengizinkan adanya penganggaran dalam APBD.

Sebab, ia menilai hal ini merupakan hak dan kewenangan setiap anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih.

“Itu kewenangan DPRD, punya pendapat, sikap masing-masing terkait anggaran. Silakan saja, kan ada hak dari eksekutif, ada hak dari DPRD,” ujarnya di Balai Kota.

“Semua dibahas bersama antara eksekutif dan DPRD, nanti diputuskan bersama,” sambungnya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono ungkap sinyal kuat terkait anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.

Meski belum resmi, Gembong mengutarakan sinyal kuat terkait pembahasan APBD untuk penyelenggaraan Formula E.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung DPRD DKI, ia menyebut sinyal tersebut ialah alokasi untuk Formula E yang diperintahkan dicoret.

"Nih sinyal, sinyal yang kuat dari anggota fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan APBD perubahan beberapa hari kedepan dan APBD 2022. Nih sinyal belum resmi sikap fraksi tapi tuh sinyal, alokasi untuk Formula E diperintahkan untuk dicoret,” katanya di lokasi, Selasa (28/9/2021).

“Diperintahkan seperti itu ini sinyal kuat, sinyal kuat yang tentunya ada sinyal seperti itu di paripurna interpelasi," sambungnya.

Ia memastikan, terkait pencoretan alokasi anggaran untuk Formula E ini berlaku secara keseluruhan.

Sehingga, berbagai pihak nantinya tidak akan dilekatkan alokasi untuk penyelenggaran Formula E, seperti di empat komisi DPRD.

Baca juga: Kurang dari 8 Bulan Lagi, Sirkuit Formula E Jakarta Masih Misteri

"Jadi teman-teman semua, semua komisi di lima komisi hanya satu komisi yang tidak dilekatkan alokasi anggaran Formula E, hanya satu komisi, yaitu Komisi C. Semuanya ada dilekatkan alokasi anggaran untuk membantu terselenggara Formula E," ungkapnya.

"Jadi pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita dilihat di Dispora saja dan PMD Jakpro,  karena diluar itu semua komisi di masukan. Komisi A misalkan ada Satpol PP disitu, komenko disitu, Damkar, disitu banyak. Tugas kita adalah menyisir itu kedepan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," tandasnya.

Melalui pemberitaan sebelumnya, Fraksi lainnya, yakni Fraksi PSI juga telah mempertanyakan soal biaya penyelenggaraan Formula E.

Mahalnya biaya penyelenggaraan Formula E ini menjadi sorotan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Terlebih, selama ini anggaran untuk memenuhi syahwat mas Anies menggelar Formula E memang diambil dari APBD DKI.

Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo pun membandingkan biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta dengan kota-kota lain di dunia.

Ia menyebut, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya menelan biaya sebesar C$151.000 atau setara Rp1,7 miliar.

"Bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan 2025," kata Anggara, dalam keterangan tertulis Kamis (16/9/2021).

Politisi muda ini pun meminta Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) jeli dan mempertanyakan alasan mahalnya biaya komitmen Jakarta dibandingkan kota lain di dunia.

"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," lanjutnya.

“Lalu, mengapa Montreal hanya membayar lima persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora," tambahnya menjelaskan.