DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Alokasi Anggaran BTT 2022 Rp2,5 Triliun

DPRD bersama Pemprov DKI menetapkan alokasi anggaran biaya tidak terduga (BTT) sebesar Rp2,5 triliun dalam KUA-PPAS APBD 2022.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
Kompas.com/Vitorio Mantalean
Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat Selasa (9/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - DPRD bersama Pemprov DKI menetapkan alokasi anggaran biaya tidak terduga (BTT) sebesar Rp2,5 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Nilai anggaran ini sama dengan besaran BTT yang dialokasikan Pemprov DKI pada APBD 2021.

"Anggaran BTT tetal, sebesar Rp2,4 triliun," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, Jumat (12/11/2021).

Sebagai informasi, anggaran BTT ini sejak tahun 2020 lalu digunakan Pemprov DKI untuk penanganan Covid-19.

Mulai dari pemberian insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksin, pembelian peti jenazah, hingga penyaluran bantuan untuk warga terdampak pandemi.

Baca juga: Sumur Resapan di Atas Trotoar Lebih Tinggi dari Jalan, Wagub DKI: Tidak Masalah, Cukup Efektif

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sejatinya sempat meminta agar alokasi anggaran BTT tahun ini dipangkas menjadi Rp2,2 triliun.

Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota saat ini sudah mulai melandai.

"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (18/1/2021).
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (18/1/2021). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Kemudian Prasetyo menyebut, sisa anggaran Rp300 miliar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi.

"Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19, seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas," kata Prasetyo.

Namun, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI akhirnya tetap menetapkan mengalokasikan BTT sebesar Rp2,5 triliun.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved