Breaking News:

DPR Disarankan Menunda Pembahasan RUU BPK

DPR RI disarankan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (RUU BPK).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Sidang Paripurna DPR. 

TRIBUNJAKARTA.COM - DPR RI disarankan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (RUU BPK). 

Sebab, RUU BPK disebut sarat kepentingan.

"Harus dihold (tunda) dulu RUU BPK ini karena khawatir akan ada banyak kepentingan kelompok atau partai politik jika tetap dilanjutkan, secara umum DPR tidak boleh menjadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu, penyusunan UU haruslah berdasarkan kepentingan masyarakat secara luas," ujar Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah dalam keterangan tertulis, Senin (14/11/2021).

Baca juga: KPK hingga BPK Didesak Telisik Penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E

Trubus menyarankan agar DPR RI sebaiknya memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022.

Apalagi kata Trubus, surat tertanggal 18 Oktober 2021 No: 159A/S/I/10/2021 dari BPK perihal Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Ketua BPK dan Anggota BPK sudah masuk di DPR RI.

Baca juga: Kewenangan Pusat, Wagub DKI Bantah Mutasi Kepala BPK DKI karena Ada Temuan Soal Formula E

Oleh karena itu, menurutnya, surat tersebut harus ditindak lanjuti terlebih dahulu.

"Suratnya itu kan sudah masuk di DPR RI maka harus prioritaskan tahapan pemilihan anggota BPK terlebih dahulu, agar tidak ada kecurigaan publik jika ngotot revisi UU BPK, selain itu menurut aturan surat dari BPK harus ditindak lanjuti dulu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 5 UU BPK, anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved