Dianggap Tak Efektif hingga Tercanam Dicoret dari APBD, Program Sumur Resapan Akan Dievaluasi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal rencana Komisi D DPRD DKI menghapus anggaran pembuatan sumur resapan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, buka suara soal rencana Komisi D DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran pembuatan sumur resapan.
Ia menyebut, Pemprov DKI akan kembali mengevaluasi efektivitas salah satu program pengendalian banjir di ibu kota ini.
"Kami terus lakukan evaluasi, silakan masyarakat, warga Jakarta berikan masukan saran dan kritik terhadap program yang dibuat dan disusun bersama," ucapnya, Selasa (16/11/2021).
Bila sumur resapan dianggap tak efektif dan pendanaannya dihentikan DPRD, Ariza memastikan, Pemprov DKI masih memiliki banyak program pengendali banjir.
"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada, seperti gerebek lumpur, pengerukan, pompa, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisai," ujarnya.
Politisi senior Gerindra ini pun berharap, program tersebut bisa berjalan dengan baik supaya bencana banjir bisa diminimalisir.
"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi, tentu semua program yang direncanakan kami laksanakan sebaik mungkin," tuturnya.
Baca juga: Sumur Resapan Dikeluhkan Masyarakat, PDIP Setuju Anggarannya Dihapus
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah nyatakan sikap setuju bila anggaran untuk sumur resapan di tahun berikutnya dihapus.
Pembangunan sumur resapan guna mengendalikan banjir di Ibu Kota terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga dewan Kebon Sirih. Satu diantaranya dari Ida.
Pasalnya, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 411,43 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan dengan target 150.000 titik.
Namun, dalam penyusunan APBD DKI Tahun 2022, Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp120 miliar atau turun dari tahun lalu.
"Anggaran untuk sumur resapan 2022 terakhir masih ada 120 miliar, berkurang jauh dibandingkan 2021 kan 400 sekian miliar. Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," kata Ida kepada awak media, Selasa (16/11/2021).
Pernyataan ini dilontarkannya bukan tanpa alasan, sebab Ida sempat mendapatkan pesan Whatsapp dari masyarakat yang berisikan protes terkait keberadaan sumur resapan.
Keluhan dari masyarakat hingga tokoh membuatnya lantang untuk menyatakan sikap ini.
"Banyak komplain bukan dari masyarakat umum tapi tokoh masyarakat juga banyak komplain. Akhirnya tidak tepat dan sebagainya. Akhirnya kita evaluasi, kebetulan yang ada di dinas ini mohon dengan sangat untuk tidak dihabiskan. Kalau saya sangat sepakat untuk dinolkan, tapi memang ternyata masih ada daerah yang butuh itu untuk 2022," tandasnya.
