Cyber Army Buatan MUI Bela Anies Melenceng dari Tugas Pokok, PWNU: Kesannya Menjilat Pemerintah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyayangkan sikap MUI DKI yang ingin membentuk cyber army untuk melawan buzzer yang menyerang Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, hal ini sudah melenceng dari tugas pokok MUI sebagai organisasi keagamaan.

"MUI memang sebagai mitra pemerintah itu punya hak dan kewajiban mendukung program yang positif, yang baik. Sifatnya dukungan, bukan pasang badan membela segala bentuk kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya , Senin (22/11/2021).

Bila program yang dijalankan pemerintah melenceng dari kepentingan masyarakat, Ma'arif mengatakan, MUI DKI punya kewajiban untuk memberikan masukan dan nasehat kepada pemerintah.

"Bukan malah pasang badan menjadi cyber army pemerintah. MUI telah melakukan penjilatan kepada pemerintah," ujarnya saat dihubungi TribunJakarta.com.

Baca juga: Bentuk Cyber Army untuk Bela Anies dari Buzzer, MUI DKI: Beliau Masuk 21 Pahlawan Dunia

Untuk itu, Samsul Ma'arif mendesak agar Dewan Pertimbangan MUI segera memanggil dan meminta penjelasan dari pimpinan MUI DKI Jakarta.

Sebab, bila hal ini terus dibiarkan akan timbul kesan MUI DKI sudah ikut bermain politik praktik.

"Segera Dewan Pertimbangan MUI meminta klarifikasi, mengadakan rapat, dan memanggil pimpinan MUI untuk melakukan klarifikasi, karena ini sudah menyimpang dari tugas pokok," tuturnya.

Baca juga: Dukung MUI DKI Bentengi Anies dengan Cyber Army, Wagub Yakinkan Tak Ada Kaitan Pilgub dan Pilpres

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta akan membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar berharap, tim ini mampu melawan buzzer yang acap kali menyudutkan Anies dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Padahal di sisi lain, Munahar menilai Gubernur Anies sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta.

Jika ada buzzer yang menyerang sosok Anies, nantinya tim khusus ini akan mengangkat keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Terungkap Orang-orang Cyber Army Bentukan MUI DKI Jakarta, Bantah Pakai Dana Hibah dari Anies

Tak hanya untuk membela Anies, tim siber ini nantinya juga akan dikerahkan bila ada buzzer yang menyerang para ulama.

"MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk MUI DKI.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapat Rp5 miliar dan Muhammadiyah Rp4 miliar.

Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan Pemprov mengalokasikan anggaran lebih besar untuk MUI.

"MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi dan menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta," ucapnya, Sabtu (6/11/2021) lalu.

Ariza menyebut, perbedaan mencolok pemberian dana hibah ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu.

"Terkait dana hibah semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI," ujarnya.

Untuk itu, Pemprov DKI melakukan penyesuain anggaran sesuai skala prioritas dan MUI mendapat porsi lebih banyak.

"APBD kita terkoreksi, terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya daripada NU dan Muhammadiyah," kata Ariza.