Anggap Wacana Pembentukan Cyber Army Politis, PDIP Minta MUI Tidak Urusi Buzzer

Menurut Ima, wacana MUI bentuk pasukan siber untuk membentengi Gubernur Anies adalah politis.

TribuJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, minta Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tak terjun ke politik praktis.

Pernyataan Ima terkait rencana MUI DKI Jakarta yang  akan membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Ima, wacana pasukan siber untuk membentengi Gubernur Anies adalah politis.

Ia berharap, MUI tidak sampai ikut terhjun ke dalam hal politik praktis.

Terlebih, bagi Ima, MUI adalah induk dari semua Ormas Islam di Indonesia.

"Nah ini jangan sampai MUI ini kan induk ya, induknya dari organisasi islam, jangan sampai ikut-ikutan politik praktis justru semakin melebarkan jurang."

"Sebisa mungkin disampaikan MUI kita adalah agama islam itu seharusnya yang sejuk yang lebih seharusnya lebih tinggi lagi lah dia punya tugas yang lebih besar," katanya, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Kritisi Wacana Pembentukan Cyber Army, PDIP Sebut MUI DKI Tidak Bijak

Ketimbang mengurusi hal seperti ini, Ima meminta MUI untuk menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya.

Pasalnya, ia menyebut MUI tak bijak ketika mengurusi buzzer seperti ini.

"Tapi dalam hal ini, menurut saya gak bijak ketika MUI yang seharusnya menjadi wadah ini ikut-ikutan menjadi praktik praktisnya Pak Gubernur."

"Apalagi disitu disampaikan bahwa ini untuk menyiarkan prestasi-prestasi Gubernur, karena kita setiap dinas pasti ada anggaran untuk mempromosikan untuk memberikan apa yang menjadi prestasi-prestasi Pemprov DKI," tandasnya.

MUI Bentuk Cyber Army

MUI DKI Jakarta akan membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar berharap, tim ini mampu melawan buzzer yang acap kali menyudutkan Anies dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Padahal di sisi lain, Munahar menilai Gubernur Anies sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta.

Jika ada buzzer yang menyerang sosok Anies, nantinya tim khusus ini akan mengangkat keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Baca juga: Polemik Cyber Army Bentukan MUI DKI, Wagub Ariza Pastikan Tak Ada Instruksi dari Anies

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (20/11/2021).

Tak hanya untuk membela Anies, tim siber ini nantinya juga akan dikerahkan bila ada buzzer yang menyerang para ulama.

"MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.

Kata Ariza

Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI memberikan dana hibah sebesar Rp 10 miliar kemada MUI DKI Jakarta.

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang mendapat Rp5 miliar dan Muhammadiyah Rp4 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberi keterangan di kantor Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (20/11/2021).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberi keterangan di kantor Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (20/11/2021). (TribunJakarta.com/Bima Putra)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria atau Ariza menyebut, perbedaan mencolok pemberian dana hibah ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu.

"Terkait dana hibah semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI," ujarnya.

Untuk itu, Pemprov DKI melakukan penyesuain anggaran sesuai skala prioritas dan MUI mendapat porsi lebih banyak karena menjadi induk bagi sejumlah ormas Islam lainnya.

"APBD kita terkoreksi, terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya daripada NU dan Muhammadiyah," kata Ariza.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved