Breaking News:

Sebanyak 2.645 Personil Gabungan Amankan Demo Buruh di Patung Kuda

Dalam aksinya, massa buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Istimewa
Gubernur Anies Baswedan bernyanyi bersama buruh di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas

TRIBUNJAKARTA.COM, MONAS - Ribuan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berunjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

Anggota gabungan TNI-Polri disiapkan untuk mengamankan demonstrasi yang berlangsung hari ini pada Kamis (25/11/2021).

Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto mengatakan ada ribuan aparat gabungan yang akan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.

"Ada 2.645 personil TNI, Polri dan Pemda," kata Sam di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca juga: Siap Tanggung Risiko, Disnakertrans DKI Jakarta Tak Gentar Didemo Buruh karena UMP Naik 0,8 Persen

Dalam aksinya, massa buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh tersebut.

Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Baca juga: Temui dan Ajak Buruh Nyanyi Padamu Negeri, Anies Diteriaki Hidup Presiden Indonesia

Baca juga: DPRD DKI Beri Usulan Sulap Bantar Gebang Jadi Lapangan Golf, Ini Penjelasannya

Menurutnya, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan begitu, belum tepat jika penetapan upah menggunakan aturan turunannya.

Kedua, KSPSI meminta MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil. 

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegas Andi Gani.

Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Bukan Anies, Presiden Jokowi Lah yang Putuskan Lokasi Balap Formula E di Jakarta

Ketiga, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," katanya.
 

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved