Anies Dinilai Politis dan Ketinggalan Jaman, Tunjuk Bamsoet dan Sahroni Kepalai Formula E Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunjuk Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Ahmad Sahroni mengepalai pelaksanaan Formula E di Jakarta menuai kritik.

Diketahui, Ahmad Sahroni diembankan tanggung jawab sebagai ketua pelaksana.

Pria yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok itu merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem.

Sedangkan Bamsoet dipilih Anies sebagai Ketua Pengarah atau steering committee Formula E Jakarta.

Bamsoet merupakan Politikus Golkar sekaligus Ketua MPR RI.

Penunjukkan dua sosok yang sama-sama pejabat aktif di Senayan dan petinggi IMI itu dinilai politis.

Menurut Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, Bamsoet dan Sahroni lebih condong merepresentasikan latar politik dibandingkan profesionalisme.

"Keputusan ini menurut saya lebih banyak bobot politiknya ketimbang bobot profesionalismenya," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Ketika Presiden Jokowi Diseret ke Polemik Formula E, PDIP dan PSI Pasang Badan Sampai Anies Bicara

Ray membandingkan Formula E dengan pelaksanaan World Superbike Mandalika yang digawangi para profesional.

Baginya, ajang kompetisi balapan, terlebih bertaraf internasonal, harus dipegang oleh sosok profesional.

Anies juga dianggap ketinggalan jaman karena masih saja memberikan kursi pimpnan penyelenggaraan kompetsisi babalapan profesional kepada pejabat.

"Kan kalau mestinya mau profesional ya seperti Mandalika, itu semuanya diserahkan kepada mereka yang profesional di bidang itu. Nggak trennya lagi lah pejabat jadi ketua ini ketua (itu) bukan tren lagi," jelasnya. 

Baca juga: Sosok Ahmad Sahroni Ketua Pelaksana Formula E: Wakil Rakyat Kalangan Konglomerat yang Pernah Melarat

Penunjukkan Sahroni dan Bamsoet turut dinilai Ray dapat mengikis kepercayaan masyarakat terutama warga Jakarta kepada kepemimpinan Anies.

Sebab, Ray menduga langkah ini diambil Anies lantaran ia melihat masalah yang dihadapi bukan hanya menyoal soal teknis, namun menyasar pada politik.

"Di satu sisi langkah Anies agak mundur sebetulnya. Sebab dia memberikan kepercayaan kayak begini kepada pejabat aktif. Yang agak berbeda dengan semangat yang kita bangun selama ini di mana pekerjaan-pekerjaan itu bisa ditangani kelompok profesional," tandasnya.

PDIP Ogah Komentar

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, tidak ingin mencampuri soal penunjukkan dua pimpinan IMI sebagai pimpinan pelaksana Formula E.

"Itu kan teknis. Teknis pelaksanaan urusan eksekutif lah dan eksekutif kan sudah mendelegasikan kepada JakPro. Itu urusan JakPro, kita gak ikut campur urusan itu. Urusan JakPro sama eksekutif silakan mau menghire siapa, mengajak siapa, itu hak nya eksekutif dan penyelenggara," jelasnya kepada awak media, Jumat (26/11/2021).

Atas penunjukkan ini, ia tak mencurigai adanya maksud lain.

Pasalnya Gembong bersama sejumlah Dewan Kebon Sirih lainnya hanya mengurusi perihal anggaran untuk commitment fee.

Sedari awal, kata Gembong, tujuan interpelasi lantaran tak adanya transparasi dana kepada DPRD DKI.

"Urusan kita kan soal transparasi anggaran aja. Ketika bicara Formula E mau dilaksanakan silakan, tetapi konsekuensinya adalah interpelasi yang kita gulirkan masih on." 

"On itu kan interpelasi masih rapat paripurna yang ditunda kan, masa dibuka enggak ditutup, ngablak terus dong," tandasnya.

Gandeng KPK

Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya ingin KPK mendampingi dan mengawasi jalannya proses penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi potensi korupsi dalam penggunaan anggaran.

"Kami akan meminta audiensi dengan KPK setelah panitia Formula E terbentuk. Jadi KPK harus ikut andil dalam pelaksanaan Formula E 2022," katanya pada Rabu (24/11/2021).

Sahroni menganggap KPK harus turut andil lantaran perhelatan balap akbar ini kerap dibawa-bawa ke dalam kepentingan politik.

"Agar tidak terjadi hal yang politicking. Padahal ini acara branded. Maka kami akan meminta pendampingan," tambahnya.

Senada, Bamsoet juga mempersilakan KPK untuk mengusut bila terendus dugaan korupsi di dalam perencanaan Formula E.

Harus Berjalan

Namun, ia menegaskan bahwa ajang balap Formula E ini harus tetap berjalan.

"Mana kala ada yang dituduhkan, silakan hukum berjalan. Tapi karena ini event internasional, event bakal terus berjalan. Ini akan indah dan clear pada waktunya," kata Bamsoet, sapaan karibnya.

Baca juga: Ungkap Syarat Sirkuit Formula E, Bamsoet: Tak Boleh Potong Pohon & Rusak Lingkungan

Dengan digelarnya ajang yang diinisiasi Gubernur Anies Baswedan ini, Bamsoet mengatakan, Indonesia akan makin dikenal oleh dunia.

Sebab, ajang Formula E atau Jakarta E-Prix ini bersamaan dengan digelarnya ajang Superbike dan Moto GP.

"Dan tentu saja tidak berlebihan jika kita katakan Indonesia segera setara dengan negara maju lainnya di dunia," ucapnya.