Bocoran Sirkuit Formula E dari Crazy Rizh Priok, Ada 2 Kriteria: Tempatnya Bisa Dibuat Acara Lain

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Pelaksana Formula E sekaligus Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), Ahmad Sahroni membocorkan seputar venue atau lokasi sirkuit Formula E.

Meski hingga saat ini lokasi sirkuit ajang balap Formula E masih menjadi misteri.

Namun Roni, sapaan karibnya memberikan sinyal terkait gambaran sirkuit Formula E.

Dalam sebuah video yang disiarkan Tribunnews, Roni mengatakan ada dua kriteria dalam penentuan venue.

"Tempat venue yang kita pilih adalah tempat yang pasti tidak mengganggu sarana dan prasarana jalan pada masyarakat. Kedua venue bisa dibuat untuk pelaksanaan event yang lain," katanya dikutip TribunJakarta.com, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: PKB Minta Gubernur Anies Tak Libatkan Presiden Jokowi dalam Polemik Formula E, Ini Alasannya

Sehingga venue tersebut bisa digunakan berkelanjutan atau bukan hanya Formula E.

"Bukan venue yang buka tutup acara khusus Formula E sendiri. Jadi tempat semi yang bisa dibuat acara selanjutnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan tak ada infrastruktur yang diubah selama berlangsungnya penyelenggaraan Formula E.

Sebab, infrastruktur tak akan diotak-atik untuk venue Formula E.

"Formula E adalah ikon pelaksanaan di mana kota menjadi yang ikonik itulah tempat yang sarananya sudah ada. Jadi bukan dibuat baru.

Kalau lain seperti Mandalika kan baru dibuat dengan standar internasional," ungkap pria yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok tersebut.

Baca juga: Penunjukan Sahroni di Formula E Dikaitkan Pilgub DKI, NasDem: Dia Mimpinya jadi Presiden

Sebagai informasi, ada lima opsi lokasi sirkuit Formula E, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), JIEXPO Kemayoran, kawasan Jakarta International Stadium (JIS) dan kawasan Ancol.

Kelima lokasi ini pun disebut Ketua Panitia Pengarah Formula E sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo atau Bamsoet sudah disurvei oleh perwakilan FEO yang datang ke Jakarta beberapa waktu lalu.

PKB Minta Gubernur Anies Tak Libatkan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa dalam polemik penyelenggaraan Formula E.

Pasalnya, rencana gelaran balap mobil bertenaga listrik itu kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini pun dinilai cukup membahayakan posisi Presiden Joko Widodo yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

"Jangan libatkan presiden sebelum Formula E dinyatakan clear oleh KPK," ucapnya, Kamis (2/12/2021).

Polemik penyelenggaraan Formula E belakangan makin disorot setelah Gubernur Anies Baswedan menunjuk Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana.

Baca juga: PDIP Semprot Anies Lagi: Formula E Dibilang Tak Dikenal, Uang Ratusan Miliar Warga Jakarta Sia-Sia

Untuk hal ini, Daniel mengaku tak mau ikut campur tangan lantaran itu merupakan kewenangan NasDem selalu partai yang menaungi Sahroni.

“Untuk posisi Bang Sahroni itu urusan kepanitiaan dan kebijakan NasDem, biar mereka internal yang memutuskan terbaik,” ujarnya.

Hal senada sebelumnya juga sampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Anies tidak melibatkan Presiden Joko Widodo.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah-langkah Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni terkait pelaksanaan Formula E membahayakan posisi Presiden Jokowi.

Baca juga: Penunjukan Sahroni di Formula E Dikaitkan Pilgub DKI, NasDem: Dia Mimpinya jadi Presiden

Maka itu, Sekjen PSI Dea Tunggaesti menilai Nasdem seharusnya minta Sahroni mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil tersebut.

“Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan minta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan Anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan ketua pelaksana Formula E. Meskipun Mas Sahroni menjadi ketua pelaksana Formula E sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), hal itu tidak dapat dipisahkan dari jabatannya di Nasdem,” kata Dea dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (30/11/2021).

Dea mengatakan langkah Sahroni membahayakan karena membawa-bawa Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

“Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi,” lanjut Dea.

Dea mengatakan, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi.

Baca juga: PDIP dan PSI DPRD DKI Masih Ingin Gulirkan Interpelasi Formula E, NasDem Beda Sikap

“Meski lebih junior, tak ada salahnya kami mengingatkan saudara tua. Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landai. Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keterangan bahwa dirinya telah menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix.

Dalam pelaksanaannya nanti, Sahroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix.

Anies kena semprot

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak memberi kritik pedas terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Padahal, menurutnya, ajang balap Formula E tidak dikenal masyarakat Jakarta dan masih kalah pamor dibandingkan Formula 1 dan MotoGP.

Ia pun menilai, penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap Jakarta.

"Sudah jelas, Formula E tidak dikenal oleh masyarakat Jakarta," ucapnya, Rabu (1/12/2021).

Bukannya memperkenalkan Jakarta di mata dunia, anggota Komisi B DPRD DKI ini justru menilai Formula E yang akan diperkenalkan oleh ibu kota.

Terlebih yang membuat Gilbert miris, promosi Formula E itu menggunakan uang rakyat.

"Artinya Jakarta yang memperkenalkan Formula E, bukan sebaliknya. Citra Formula E yang naik dengan menggunakan uang rakyat Jakarta," tuturnya.

Baca juga: Plinplan PDIP Soal Sahroni Jadi Ketua Formula E, Sempat Bungkam Kini Teriak: Semua Bermuatan Politis

Ratusan Miliar untuk Formula e

Perkara anggaran Formula E yang mengguanakan APBD DKI juga pernah dikritisi mahasiswa yang berunjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Kamis (11/11/2021) silam.

Saat itu, sekumpulan mahasiswa yang mengaku dari Aliansi BEM sejumlah kampus menuntut pertanggungjawaban Anies atas penggunaan anggaran Rp560 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk pembayaran uang komitmen atau commitment fee Formula E.

Menurut mereka, Anies Baswedan selaku pengguna anggaran APBD dianggap sangat tertutup soal penggunaan dana dari APBD itu.

"Kami menuntut kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk terbuka terhadap dana yang digunakan untuk Formula E sebesar Rp560 miliar," ucap Arjuna, koordinator aksi.

Para mahasiswa juga menyayangkan keputusan Anies yang tetap ngotot menggelar Formula E di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.

Apalagi, uang komitmen Rp560 miliar yang sudah dibayar sejak 2019 lalu tak bisa ditarik lagi.

"Formula E itu bukan program produktif yang harus diselesaikan Pemprov. Dana Rp560 miliar itu bisa dialokasikan untuk rakyat miskin yang lebih membutuhkan," ujarnya kepada awak media.

Dibandingkan menggelar Formula E pada 2022 mendatang, Anies juga diminta fokus membenahi perekonomian masyarakat, khususnya UMKM.

Sebab, pandemi yang sudah melanda sejak 2020 lalu menyebabkan roda perekonomian tak berjalan dengan baik.

"Banyak rakyat yang membutuhkan bantuan, banyak usaha kecil yang butuh dana untuk membangkitian usaha mereka," tuturnya.