PDIP Semprot Anies Lagi: Formula E Dibilang Tak Dikenal, Uang Ratusan Miliar Warga Jakarta Sia-Sia

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak memberi kritik pedas terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Padahal, menurutnya, ajang balap Formula E tidak dikenal masyarakat Jakarta dan masih kalah pamor dibandingkan Formula 1 dan MotoGP.

Ia pun menilai, penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap Jakarta.

"Sudah jelas, Formula E tidak dikenal oleh masyarakat Jakarta," ucapnya, Rabu (1/12/2021).

Bukannya memperkenalkan Jakarta di mata dunia, anggota Komisi B DPRD DKI ini justru menilai Formula E yang akan diperkenalkan oleh ibu kota.

Terlebih yang membuat Gilbert miris, promosi Formula E itu menggunakan uang rakyat.

"Artinya Jakarta yang memperkenalkan Formula E, bukan sebaliknya. Citra Formula E yang naik dengan menggunakan uang rakyat Jakarta," tuturnya.

Baca juga: Plinplan PDIP Soal Sahroni Jadi Ketua Formula E, Sempat Bungkam Kini Teriak: Semua Bermuatan Politis

Ratusan Miliar untuk Formula e

Perkara anggaran Formula E yang mengguanakan APBD DKI juga pernah dikritisi mahasiswa yang berunjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Kamis (11/11/2021) silam.

Saat itu, sekumpulan mahasiswa yang mengaku dari Aliansi BEM sejumlah kampus menuntut pertanggungjawaban Anies atas penggunaan anggaran Rp560 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk pembayaran uang komitmen atau commitment fee Formula E.

Menurut mereka, Anies Baswedan selaku pengguna anggaran APBD dianggap sangat tertutup soal penggunaan dana dari APBD itu.

"Kami menuntut kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk terbuka terhadap dana yang digunakan untuk Formula E sebesar Rp560 miliar," ucap Arjuna, koordinator aksi.

Para mahasiswa juga menyayangkan keputusan Anies yang tetap ngotot menggelar Formula E di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.

Apalagi, uang komitmen Rp560 miliar yang sudah dibayar sejak 2019 lalu tak bisa ditarik lagi.