Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, PDIP Tuding Perencanaan Program Andalan Anies Tak Matang
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kian menyoroti pembangunan sumur resapan di Ibu Kota.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah kian menyoroti pembangunan sumur resapan di Ibu Kota.
Terlebih, menyusulnya pembangunan sumur resapan Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan yang ambles lalu kemudian diaspa dan kemudian tak lama dilubangi kembali.
Terkait hal ini, Ida menilai perencanaan proyek sumur resapan kurang matang.
Ia pun menduga ada keselahan perencanaan dalam program andalan Gubernur Anies Baswedan itu.
"Ini kesalahan perencanaan pembuatan titik sumur resapan, kalau memang sudah ada (rencana) itu kan menggunakan APBD pembuatannya," jelanya, Senin (6/12/2021).
Politisi PDIP ini berharap pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI bertanggung jawab dan membuat penggantinya.
Sehingga nantinya ada titik penyerapan air lainnya ketika hujan mengguyur lokasi tersebut.
Baca juga: Hendak Salat Subuh, Warga Kemayoran Syok Motornya Raib Dicuri Maling
"Kalau memang sudah dibuat terus ditutup pakai aspal, saya berharap Pak Yusmada (Kepala DSDA DKI) untuk membuat penggantinya di titik tersebut."
"Kan tidak mungkin, karena kemarin bermasalah akhirnya ditutup aspal itu. Kalau memang itu terjadi harapan saya Kepala Dinas buat titik di tempat lain, penggantinya sumur resapan yang ditutup oleh aspal," pungkasnya.
Program Sumur Resapan
Pembuatan sumur resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota.
Namun, program ini belakangan menjadi sorotan dan dianggap tidak efektif dalam mengatasi banjir Jakarta.
Anggaran sumur resapan Rp122 miliar yang diajukan Pemprov DKI pada APBD 2022 pun akhirnya dicoret DPRD.
Baca juga: Nelangsa Kurir Shopee Food Motornya Dicuri saat Tidur di Trotoar Palmerah: Hasil Jerih Payah
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, mengatakan, anggaran tersebut dinolkan berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI.
"Saat finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota Banggar, bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh banggar di nol kan," ucapnya, Rabu (1/12/2021).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan keputusan penghapusan satu di antara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung pada Rabu (25/11/2021) lalu.
"Di nol kan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. Kalau di banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di nol kan," jelasnya.
Baca juga: Usai Dibully Netizen Anggaran Sumur Resapan Dihapus, Wagub DKI: Fokus Drainase Vertikal Tipe Waduk
Meski tak merinci alasan dibalik penghapusan anggaran ini, politisi Nasdem ini tetap menilai bahwa sumur resapan belum bisa mengatasi genangan dan banjir di Ibu Kota.
"Saya melihat, mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," tuturnya
"Ini banggar besar yang memutuskan artinya ini kalau keputusan banggar besar berarti kan itu kan sudah ada kesepakatan secara bersama ya gitu, yang memutuskan pimpinan dari ketua pelaksana banggar tersebut," sambungnya.