Bantah Pinjaman Rp1,2 T Buat Trek Formula E, Dirut Ancol: Sistem B2B, Jakpro Sewa Ke Kita

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - PT Pembangunan Jaya Ancol membantah pinjaman Rp1,2 triliun ke Bank DKI untuk pembangunan trek Formula E.

Hal ini diungkap Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahali saat rapat di Komisi B DPRD DKI.

"Kami tegaskan sekali lagi ke Pak Pras dan semua bahwa kita komit tidak memakai dana untuk Formula E. Dana yang dilakukan untuk Formula E dilakukan oleh Jakpro," jelasnya di lokasi, Selasa (28/12/2021).

Ia menjabarkan bila pihak Ancol hanya menyediakan lahan dengan sistem business to business (B2B) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Ancol komit tidak keluarkan dana untuk Formula E. Kedua, dana untuk Formula E dilakukan oleh Jakpro. Kita hanya lahan dan sistemnya B2B. Jakpro akan menyewa ke kita. Kemudian ada mekanisme tiketing bagi hasil dan seterusnya. Dan juga selain itu mengangkat citra Ancol bangkit dari pandemi dengan ada Formula E," ucapnya.

Baca juga: Polemik Kredit Rp1,2 T, Ketua DPRD Ungkap Revitalisasi Sisi Utara Ancol sama dengan Lokasi Formula E

"Perihal lokasi di Pantai karnaval. Jadi sebelah dari kuburan Belanda ngitari ABC Mal di sekitar itu untuk trek Formula E. Pantai karnaval bukan Ancol Timur," pungkasnya.

Sebagai informasi, buntut pinjaman Rp1,2 triliun, BUMD Pembangunan Jaya Ancol dan Bank DKI dipanggil Komisi B DPRD DKI.

Menurut rencana, dua perusahaan berpelat merah itu akan menghadap ke dewan Kebon Sirih suang nanti sekira pukul 13.00 WIB.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.

"Ya hari ini dipanggil terkait pinjaman Rp1,2 triliun," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ngotot Cek Lokasi Formula E Butuh Kredit Pinjaman Rp 1,2 T dari Bank DKI ke Ancol

Gilbert menyebut, Komisi B ingin mendalami rencana penggunaan anggaran tersebut.

Sebab, ada dugaan anggaran tersebut akan digunakan untuk keperluan pembangunan sirkuit dan infrastruktur pendukung Formula E lainnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menambahkan, pemanggilan ini juga sekaligus untuk evaluasi akhir tahun.

"Sebenarnya agendanya untuk evaluasi akhir tahun, karena tahun depan mau ngapain Ancol gitu kan," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Politisi PKS ini juga menyebut, pembahasan soal pinjaman Rp1,2 triliun dari Bank DKI untuk Ancol juga akan dibahas dalam rapat nanti.

"Ya kalau ada yang bisa ditanyakan (terkait pinjaman Rp1,2 triliun) ya sekalian gitu. Karena anggota pasti ada yang nanya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Pembuatan trek Formula E di kawasan wisata Ancol disinyalir menggunakan utang bank.

Pasalnya, beberapa hari sebelum diumumkan sebagai lokasi penyelenggaraan Formula E, BUMD Pembangunan Jaya Ancol mendapat suntikan kredit dari Bank DKI senilai Rp1,2 triliun.

Dana itu diberikan secara bertahap dengan rincian Rp389 miliar untuk kegiatan operasional Ancol, Rp516 miliar untuk refinancing PUB II Obligasi tahap II, dan Rp334 miliar untuk investasi yang meliputi pembiayaan dan pengembangan aset.

Pengembangan aset ini juga termasuk pembangunan sarana dan prasarana di lokasi wisata yang berada di utara ibu kota itu.

Dana ini pun diduga akan digunakan untuk membuat lintasan balap Formula E.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui pasti peruntukan kredit senilai total Rp1,2 triliun yang disalurkan kepada BUMD Pembangunan Jaya Ancol ini.

"Saya belum tahu ya soal ini, saya cek dulu pinjamannya itu untuk keperluan apa," ucapnya di Balai Kota, Kamis (23/12/2021).

Walau demikian, Ariza menyebut penyaluran kredit oleh Bank DKI ke BUMD milik Pemprov DKI lainnya merupakan hal yang wajar.

Politisi Gerindra ini pun menyebut hal ini bukan sesuatu yang baru dan perlu dibesar-besarkan.

"BUMD kadang perlu ada pengembangan, bisa saja pinjam ke bank, mau (bank) nasional atau DKI biasa saja. Kalau Ancol perlu suntikan dana kemudian meminjam ke bank, sejauh itu proyeknya memang dimungkinkan ya enggak papa," ujarnya.

"Artinya sejauh proyeknya itu bisa divisible itu hak dari BUMD, dia mau pinjam ke bank mana saja itu biasa. Jadi enggak ada yang istimewa, itu biasa saja," sambungnya menjelaskan.