Tunjangan Naik, Ketua DPRD DKI Bandingkan dengan Dana Operasional Puluhan Miliar Buat Gubernur Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal kenaikan tunjangan anggota dewan Kebon Sirih di tahun 2022 ini.

TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat diwawancarai oleh awak media di Gedung DPRD DKI - Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal kenaikan tunjangan anggota dewan Kebon Sirih di tahun 2022 ini. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal kenaikan tunjangan anggota dewan Kebon Sirih di tahun 2022 ini.

Ia pun membandingkan tunjangan yang diterima para anggota dewan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Iya (tunjangan gubernur lebih tinggi), saya enggak hafal, tapi dana operasional gubernur Rp56 miliar, kami cuma Rp18 juta," ucapnya di Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022).

Sebagai informasi, alokasi gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD DKI naik Rp26,42 miliar pada 2022 ini menjadi Rp177 miliar dari sebelumnya Rp150,94 miliar.

Kenaikan terjadi pada pos anggaran tunjangan perumahan dan komunikasi.

Baca juga: Mau Dipanggil DPRD DKI, Sahroni Ngaku Siap Transparan Soal Gelaran Formula E

Prasetyo pun menilai, besaran kenaikan tunjangan yang diterima anggota dewan ini masih wajar.

Apalagi bila dibandingkan dengan tunjangan yang diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat rapat Komisi B bersama Bank DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI, Selasa (28/12/2021).
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat rapat Komisi B bersama Bank DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI, Selasa (28/12/2021). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

"Yang namanya pemerintah daerah itu ada eksekutif dan legislatif."

"Sekarang kita melihat tunjangan eksekutif dia bisa istilahnya ke tengah masyarakat dengan gagahnya," ujarnya.

"Kami paling kecil dibandingkan eksekutif loh, dinaikkan sedikit untuk kami juga ke masyarakat, membantu masyarakat," sambungnya.

Untuk itu, Prasetyo menyebut, kenaikkan tunjangan ini bertujuan untuk membantu program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Baca juga: Pejabat Pemprov DKI Jakarta Dilarang ke Luar Negeri Imbas Meningkatnya Varian Omicron

"Kami enggak pegang uang itu, uang itu ke tengah masyarakat, ke pihak ketiga."

"Sekali lagi, uangnya bukan buat kami, buat masyarakat," kata Prasetyo.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved