Deklarasi Prabowo-Jokowi Memecah PDIP dan Gerindra: Antara Harapan Rakyat dan Elok Kelaziman

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Deklarasi Prabowo-Jokowi sebagai pasangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memecah dua partai, Gerindra dan PDIP.

Keduanya saling silang pendapat soal deklarasi yang menurunkan sosok Presiden Jokowi menjadi posisi wakil itu.

Dari kubu Gerindra, memandang pasangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Jokowi sebagi wakil adalah harapan rakyat.

Di sisi lain, PDIP menganggap Jokowi diperlakukan tidak lazim, karena harus menjadi sosok nomor dua setelah dua periode memimpin Indonesia.

PDIP Anggap Tidak Lazim

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai, tidak etis menjadikan Presiden Jokowi sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini menanggapi deklarasi dukungan Prabowo-Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, Jokowi tak pantas turun kelas jadi wakil presiden setelah dua kali terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Rasanya enggak elok, rakyat Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada beliau dua periode. Beliau akan jadi bapak bangsa yang baik untuk mengawal kesatuan bangsa ini," ucapnya saat dihubungi, Senin (17/1/2022).

Walau demikian, Gembong enggan berkomentar banyak soal Pilpres 2024 mendatang.

Pasalnya, sosok yang akan diusung PDIP untuk menggantikan Presiden Jokowi sepenuhnya berada di tangan sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kalau soal presiden itu domain DPP PDIP. Tapi dari sisi kelaziman rasanya enggak kalau sampai pak Jokowi mau jadi wakil," ujarnya sambil tertawa.

Baca juga: Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Kata Petinggi Gerindra Bila Jokowi Jadi Wakil Prabowo

Deklarasi Prabowo-Jokowi