WN India Ditangkap Imigrasi Jakut karena Overstay, Pengacara Sebut Penahanan Cacat Hukum

TRIBUNJAKARTA.COM - Warga Negara Asing (WNA) asal India, Kuldeep Singh ditahan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara akibat kelebihan masa tinggal atau overstay.

Namun, pihak Kuldeep menilai ada cacat hukum dalam kasus tersebut.

Kuasa Hukum Kuldeep Singh, Arif Edison mengatakan, kliennya sudah terbiasa melakukan perjalanan luar negeri ke banyak negara.

Adapun ke Indonesia sudah 2 kali untuk urusan bisnis.

Pertama dia datang pada Juli 2018, lalu kembali ke India tanpa masalah.

Kedatangan kedua Kuldeep Singh ke Indonesia terjadi pada September 2018.

Baca juga: Bantah Dugaan Keluarga, Polisi Pastikan Pengeroyokan Kakek di Cakung Tidak Terkait Masalah Tanah

"Klien saya ini kan waktu itu ada niat berbisnis di Indonesia dia investor, waktu ingin memperpanjang izin tinggal di sini dia serahkan ke Biro Jasa karena paspornya expired di 2019," kata Arif di Jakarta, Senin (24/1).

Sayangnya, biro jasa yang ditunjuk gagal membereskan perpanjangan paspor Kuldeep.

Baca juga: Cara Unggah Foto untuk Daftar SNMPTN 2022 di Akun LTMPT, Ukuran Pasfoto Jangan Lebih dari 300 Kb

Hingga akhirnya pandemi Covid-19 dimulai, membuat dia tidak bisa melakukan perjalanan internasional. 

Akan tetapi, selama pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan menghapuskan sanksi denda atas kelebihan masa tinggal (overstay) kepada para WNA akibat pandemi.

Hal itu pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Andy Rachmianto.

"Tak ada kasus WNA yang overstay selama pandemi," ujar Andy dalam talkshow yang digelar secara daring bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada (9/7/2020) lalu.

Atas dasar itu, Kuldeep Singh pun merasa aman meskipun paspornya habis masa waktunya.

Namun  pada September 2021, Kuldeep Singh diamankan petugas Imigrasi di kediamannya di Apartemen City Home Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Baca juga: Ada Polisi saat Kakek 89 Tahun Dikeroyok sampai Meninggal, Terkuak Alasan Tak Bisa Selamatkan Korban

"Yang lebih lucunya lagi dia punya izin tinggal di Denpasar (Bali), ditangkap sama Imigrasi Jakarta Utara pada 14 September dan dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara tentang tindakan administratif, melanggar Pasal 83 UU Imigrasi katanya," imbuh Arif.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan, definisi tindakan administratif sanksi terberatnya adalah deportasi.

Anehnya Keputusan Kanwil Imigrasi Jakarta Utara tentang Tindakan Administrasi bukannya berujung pada deportasi sesuai BAB 7 UU Imigrasi, malahan pihak Imigrasi mendadak mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), dengan dugaan pidana melanggar BAB 11 UU Imigrasi di Pasal 119 Juncto Pasal 8 Undang-undang Keimigrasian dimana Pasal 8 sendiri berbunyi WNA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia harus dengan dokumen yang sah dan masih berlaku. 

"Waktu klien saya masuk di 2018 tentunya dokumen masih sah dan berlaku. Bahkan waktu diperiksa di dalam persidangan  sendiri itu ditanyakan kepada saksi seorang petugas imigrasi bernama Dody Aryono yang menangkap, dimana hakim menanyakan, apakah Kuldeep Singh ini masuk secara sah? Dan hebatnya saksi langsung menjawab sah dan legal," kata Arif.

"Dengan pengakuan dari petugas Imigrasi dia masuk dengan sah sudah pasti Pasal 8 nya gugur, dan jika Pasal 8 gugur maka Pasal 119 juga gak bisa diproses."

"Pertanyaan saya yang menjadi hal lucu adalah kok bisa sanksi administrasi digabung dengan sanksi pidana, sanksi pidana kan seharusnya ada niat jahat," imbuhnya.

Sedangkan dalam kasus dokumen expired atau kadaluwarsa, tidak ada pihak yang dirugikan.

Sehingga dinilai tidak logis dibawa ke ranah pidana, melainkan hanya sebatas sanksi administrasi apalagi selama ini tidak pernah ada kasus yang paspornya expired lalu di ancam atau dijatuhi sanksi penjara 5 tahun.

Di sisi lain, proses pidana yang berjalan pun dianggap cacat hukum.

Baca juga: Kronologi 3 Siswa SMAN 86 Jakarta Positif Covid-19, Berawal Orangtua Murid yang Terpapar Corona

Kuldeep Singh tidak pernah dipanggil sebagai saksi, namun langsung ditahan.

Kondisi ini bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri.

Selain itu, terdapat 2 surat perintah penahanan dengan nomor yang sama namun dengan isi (masa penahanan) yang berbeda.

Pertama masa penahanan untuk 29 Oktober-16 November 2019, sedangkan kedua untuk 29 Oktober-17 November 2019.

"Begitu akhir masa penahanan dari Imigrasi dari 16 November sampai 22 Desember itu tidak ada masa perpanjangan sama sekali dan Kuldeep Singh bernasib sial tetap ditahan tanpa dasar hukum, melanggar Pasal 23d UUD," tegas Arif.

Atas dasar di atas, Arif mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada investor asing seperti Kuldeep.

Baca juga: Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Persib Bandung vs Persikabo, Simak Jadwal Liga 1 2021 Pekan 21

"Seharusnya investor asing dapat perlindungan negara tapi kenyataannya bukan dilindungi tapi dikerjain cenderungnya diskriminalisasi. Berarti janji ke pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum ke investor asing harus dipertanyakan lagi, karena faktanya di lapangan tidak seperti itu," tandasnya. (*)