Selain Ditilang, Kendaraan Bermotor Anda Ternyata Juga Bisa Disita Polisi Lalu Lintas: Kenapa?

Ditlantas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2022 selama dua pekan, mulai 1-14 Maret 2022.

Tribunjakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas
Suasana proses pembuatan SIM di Satpas SIM Polda Metro Jaya di Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu (24/11/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2022 selama dua pekan, mulai 1-14 Maret 2022.

Selama operasi tersebut, kepolisian akan menindak dan memberikan sanksi kepada tujuh pelanggaran prioritas yang dilakukan pengendara mobil maupun sepeda motor.

Seperti yang diketahui, setiap pengendara mobil atau sepeda motor yang melakukan kesalahan saat mengemudi bisa ditindak oleh petugas kepolisian dengan mengenakan tilang.

Barang bukti yang ditahan biasanya Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Namun pada suatu kondisi, petugas juga bisa menyita kendaraan bermotor terkait untuk dijadikan barang bukti pelanggaran.

Baca juga: Buru Pembalap Liar, Tim Patroli Malam Se-Polda Metro Jaya Bakal Dibekali Motor Sport 250 CC

"Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah diatur tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor," ujar mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, yang sekarang ini menjadi pemerhati transportasi, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Dalam UU LLAJ Pasal 106 ayat 5, disebutkan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

b. Surat Izin Mengemudi (SIM);

c. bukti lulus uji berkala; dan/atau

d. tanda bukti lain yang sah.

Lebih lanjut, pada UU LLAJ Pasal 260 ayat 1 huruf a, disebutkan dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara RI, selain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara RI, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang menghentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/ atau hasil kejahatan.

Baca juga: Terciduk Berduaan Bareng Istri Rekannya Sesama Polisi di Hotel, Bripka J Diperiksa Polda NTT

Pasal 32 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan juga alasan lain kendaraan disita atau ditahan, yakni:

a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan;

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved