Permohonan Mutasi ke Pemprov DKI Meningkat, Banyak ASN Ogah Pindah ke IKN Nusantara? 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sebanyak 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai 2024 mendatang.

Namun, ternyata banyak ASN yang bekerja di kementerian/lembaga/badan yang selama ini bertugas di Jakarta enggan pindah ke Nusantara.

Hal itu terlihat dari makin banyaknya ASN K/L tersebut yang mengajukan surat permohonan mutasi ke Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, ada peningkatan permohonan mutasi ASN dalam beberapa bulan terakhir ini.

"Kalau lihat jumlah ada peningkatan permintaan mutasi," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/3/2022) 

Baca juga: ASN Pilih Mutasi ke DKI Dibanding Ibu Kota Baru, Anies: Jangan, Nanti Jadi Beban Warga Jakarta

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyebut, beragam alasan disampaikan para ASN yang mengajukan mutasi itu.

"Misalnya mengikuti penugasan suami atau istri ke Jakarta, merawat orang tua atau mengembangkan karier," ujarnya.

Ia pun mengakui, permohonan mutasi ke Pemprov DKI ini sejatinya merupakan hal yang lumrah.

Namun, belakangan jumlahnya memang meningkat dibandingkan sebelumnya.

Walau demikian, Maria tak membeberkan lebih detail perihal jumlah ASN yang ingin pindah ke Pemprov DKI itu.

"Kalau masalah yang mengajukan pindah ke DKI pastinya selalu ada," kata dia.

Gubernur Anies Minta ASN Jangan Jadi Beban

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beri tanggapan perihal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan dipindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.

Baca juga: Anies Baswedan: Pintu Gerbang Internasional Tetap di Jakarta Meski IKN Pindah ke Kalimantan

Pasalnya, beberapa waktu belakangan beredar kabar terkait banyaknya ASN yang enggan dipindah ke IKN dan justru malah memilih dimutasi ke DKI Jakarta.