Rumor Taufik Gerindra Mau Dicopot dari Kursi Wakil Ketua DPRD DKI, Gegara Dukung Anies Nyapres?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dikabarkan bakal digulingkan dari jabatannya sebagai pimpinan dewan. Gegara dukung Anies?
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dikabarkan bakal digulingkan dari jabatannya sebagai pimpinan dewan.
Isu ini muncul setelah dalam beberapa kesempatan Taufik malah mendorong sosok Airin Rachmi Diany untuk maju dalam Pilkada DKI ketimbang kader Partai Gerindra.
Padahal, eks Wali Kota Tangerang Selatan itu merupakan politisi Partai Golkar.
Tak hanya itu, Taufik juga sempat mengejutkan Gerindra dengan pernyataannya yang mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Di sisi lain, partai berlambang burung garuda itu hingga kini tetap mengusung Prabowo Subianto.
Baca juga: Anies Pamer Program Transportasi Umum, JakLingko Mudahkan Masyarakat Beralih dari Kendaraan Pribadi
Kabar terkait pencopotan Taufik ini pun langsung buru-buru dibantah Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani.
"Belum ada infonya, tapi saya belum terima surat atau instruksi apapun," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/3/2022).
Politikus senior Partai Gerindra ini pun mengaku heran dengan kabar tersebut lantaran hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari DPP partainya.
Oleh karena itu, ia di DPRD DKI mengaku belum menerima surat apapun terkait kabar tersebut.
"Cek saja ke staf fraksi, pasti belum ada suratnya," ujar.
Baca juga: Anies dan AHY Makin Mesra, Kompak Pakai Syal Demokrat Sambil Tertawa Bareng Saksikan Palang Pintu
Sekretaris DPD Gerindra DKI Jakarta ini pun mengaku selalu berkoordinasi dengan DPP partainya.
Bila ada perubahan alat kelengkapan dewan di Fraksi Gerindra pun biasanya selalu disampaikan DPP Gerindra.
"Namanya satu komando kan, segala sesuatu kami juga komunikasi satu jalur DPP-DPD-DPRD," kata dia.
"Mau urusan struktural, kondisi situasi masyarakat seperti minyak goreng dan lainnya juga kan itu hak internal ya," sambungnya menjelaskan.
