Tolak Jokowi 3 Periode, Tegas AHY Pertanyakan Big Data yang Disampaikan Menko Luhut
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali beri kritik pedas wacana penundaan Pemilu 2024.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali melontarkan kritik pedas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap wacana yang disuarakan sejumlah ketum partai lain.
Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut penundaan Pemilu dapat mengkhianati reformasi dan demokratis.
"Kemudian, apakah wacana ini konsitutisional? Katanya bisa kok yang penting amandemen dulu, mengubah konstitusi. Tapi artinya itu mengkhianati reformasi dan demokratisasi, betul tidak? Artinya jangan mempermainkan konstitusi, jangan permainkan konstitusi, memang konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan," ucapnya di acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurutnya, penundaan Pemilu hanyalah sebuah rekayasa untuk melenggangkan kekuasaan.
Baca juga: Penundaan Pemilu 2024, AHY: Permufakatan Jahat untuk Melanggengkan Kekuasaan, Rakyat yang Mana?
Sehingga ia meminta agar beban rakyat tak perlu lagi ditambah dengan hadirnya wacana tersebut.
"Lalu, pertanyaannya, berikutnya apa, kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa?. Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung oleh rakyat? Seumur hidup? Ini kan pintu masuknya jelas," imbuhnya.
Sebelumnya, AHY turut mengungkapkan penundaan ini sebagai bentuk pemufakatan jahat yang berhubungan dengan kekuasaan.
"Rencana penundaan atau pembatalan Pemilu 2024, bentar bentar, jadi begini bapak ibu, kita melihat bahwa ini adalah sebuah pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara," ucapnya dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027 di JI-Expo Kemayoran, Selasa (15/3/2022).
Sembari membeberkan hasil survei yang bersumber dari Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indonesia, ia mempertanyakan alasan dibalik penundaan Pemilu 2024 yang kerap membawa nama rakyat.
"Katanya ini keinginan rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Dari yang disurvei, 62,3 persen tidak setuju penundaan pemilu, cuma 10,3 persen yang setuju, itu pun mungkin dibayar. Kemudian Lembaga Survei Indonesia, alasan penundaan pemilu karena covid belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN, apapun alasannya 70 sekian persen tidak setuju. Jadi rakyat yang mana?," tanyanya.
AHY meminta berbagai pihak yang membuat wacana tersebut untuk berhenti menambah beban rakyat.
AHY bahkan membantah pernyataan yang sempat ramai diucapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal klaim big data tentang
"Sudah cukup beban rakyat, jangan tambah lagi dengan permasalahan-permasalahan baru. Big data, katanya banyak sekali di jagat maya, dicek dong harusnya kan, dari twitter yang aktif cuma 10 ribuan atau hanya 0,005 persen, itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Artinya adalah, sekali lagi, rakyat yang mana bapak ibu sekalian?" jelasnya.
