5 Tahun Pimpin Jakarta, Kinerja Anies Disebut Hanya Kosmetik, 5 Program Ini Amburadul
Politisi PSI William Aditya Sarana menilai, DKI tak mengalami kemajuan berarti selama hampir lima tahun terakhir ini dipimpin Gubernur Anies.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik habis-habisan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Politisi PSI William Aditya Sarana menilai, DKI tak mengalami kemajuan berarti selama hampir lima tahun terakhir ini dipimpin Gubernur Anies.
"Jakarta tidak mengalami progres yang signifikan. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak ada progres. Kalau saya lihat selama kurang lebih lima tahun ini adalah kosmetik," ucapnya dalam diskusi virtual, Jumat (25/3/2022).
Politisi termuda di DPRD DKI Jakarta ini pun menyebut, Anies hanya sibuk memoles infrastruktur tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada di ibu kota.
"Jadi, banyak hal-hal yang sifatnya kosmetik, terlihat indah, terlihat ada pencapaian, tapi sesungguhnya itu menitip progres yang tidak signifikan," ujarnya.
Baca juga: Anies Mau Gelar Pasar Murah Minyak Goreng Curah, Wagub Ariza: Ini Demi Kepentingan Warga
Menurutnya, ada lima program Anies di Jakarta yang tidak memiliki progres berarti alias amburadul.
Pertama terkait keterbukaan anggaran, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun dinilai tertutup.
Pasalnya, masyarakat tidak diberikan akses untuk turut mengawasi dan memantau proses penganggaran sampai penggunaan anggaran itu.
Hal ini tentu merupakan kemunduran bagi Pemprov DKI yang sebelumnya berani buka-bukaan di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
"Sejak zaman Pak Anies kita sangat kesulitan untuk memantau anggaran. Pemerintah gubernur sebelumnya, kita mudah untuk mengakses suatu web anggaran. Bahkan, ketika anggaran itu masih dalam bentuk mentah," kata dia.
"Tentunya ini suatu kemunduran bagi Pemprov DKI," sambungnya.
Kemudian, soal program penanganan banjir di mana Anies dinilai justru menghambat rencana normalisasi atau naturalisasi sungai yang sudah disusun pemerintah pusat.
Sebab, Anies tak kunjung melakukan pembebasan lahan sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak bisa melakukan normalisasi sungai.
