Wacana DKI Bangun Pabrik Minyak Goreng, Begini Penjelasan Wagub Ariza

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal rencana pembangunan pabrik minyak goreng.

Ariza bilang, rencana itu disusun demi memastikan ketahanan pangan warga Jakarta.

"Prinsipnya tugas Pemprov memastikan adanya kebutuhan pangan, sembako bagi masyarakat dan harganya terjangkau," ucapnya di Balai Kota, Kamis (24/3/2022) malam.

Walau demikian, orang nomor dua di DKI menyebut, rencana ini masih dalam proses penjajakan oleh BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya.

Pasalnya, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Baca juga: Food Station Tjipinang Jaya Jajaki Bangun Pabrik Migor, Gandeng PT Agro Jabar & PT Agro Jateng

"Nanti bakal dilihat sejauh mana kebutuhan, kemampuan, dan peluang yang mungkin. Itu kan butuh dana yang tak sedikit juga, apakah dimungkinkan, nanti kita lihat," ujarnya.

Sebelumnya, DKI Jakarta berencana membangun pabrik minyak goreng untuk penguatan sistem ketahanan pangan di ibu kota.

Dirut BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, mengatakan, penjajakan dengan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng kini tengah dilakukan guna mewujudkan hal itu.

Lantaran masih dalam tahap penjajakan, sampai saat ini belum ada keputusan mengenai lokasi pembangunan pabrik tersebut.

"Kami belum putuskan di mana rencananya (bangun pabrik minyak goreng) karena baru melakukan pembicaraan awal minggu lalu," ucapnya di gedung DPRD DKI, Rabu (23/3/2022).

Anak buah Gubernur Anies Baswedan ini menyebut, lokasi pabrik nantinya baru dibicarakan dalam diskusi lanjutan yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Idealnya dekat pelabuhan, entah itu di Marunda atau di Surabaya atau mungkin di Kendal," ujarnya.

Baca juga: Anies Mau Gelar Pasar Murah Minyak Goreng Curah, Wagub Ariza: Ini Demi Kepentingan Warga

Pamrihadi menjelaskan, pembuatan pabrik minyak goreng ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ia pun mencontohkan, saat ini DKI berhasil mewujudkan ketahanan pangan untuk komoditas beras meski hampir di seluruh wilayah ibu kota tidak ada sawah.

"Beras ini kita mulai mandiri, kenapa? DKI tidak punya sawah, tapi food station saat ini bisa memiliki cadangan stok yang cukup," tuturnya.

Terkait pemilihan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng, ia menuturkan, pihaknya melihat dari sektor hilir.

Sebab, Jawa Barat dan Jawa Tengah punya daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta bila dilihat dari jumlah penduduknya.

Baca juga: Demi Rakyat, PKS Minta Anies Tabrak Aturan Kemendag Soal Operasi Pasar Minyak Goreng Kemasan

DKI tercatat memiliki penduduk sekitar 10 juta jiwa, Jawa Barat 35 juta jiwa, dan Jawa Tengah 30 juta jiwa.

"Poinnya adalah ketika kita memproduksi, market atau pasarnya ada apa enggak. Sekarang pasadena kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," kata Pamrihadi.

Sebagai informasi, harga minyak goreng yang terus melambung tinggi menyebabkan emak-emak menjerit.

Pemerintah pusat sempat mengatur harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14.000.

Namun, aturan ini justru menyebabkan minyak goreng makin langka di pasar.

Masyarakat pun harus rela antre panjang demi mendapatkan minyak goreng.

Kemudian, kebijakan itu dicabut dan harga minyak goreng kemasan kembali diserahkan ke pasar.

Meski stok minyak goreng berangsur pulih, namun harganya di pasaran masih tetap tinggi.