Putusan Pengadilan, PT Transjakarta Diperintahkan Bayar Seluruh Upah Lembur Buruh

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar upah lembur buruh.

TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Transjakarta tetap beroperasi melayani penumpang selama masa PPKM Darurat. Syaratnya calon penumpang menunjukkan STRP. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar upah lembur buruh. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar upah lembur buruh.

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jeanny Sirait mengatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan 2 perkara perselisihan hubungan industrial antara buruh dengan PT Transjakarta, yakni sengketa lembur dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada perkara upah lembur dengan nomor putusan 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst Majelis Hakim pada pokoknya memutuskan menolak gugatan PT Transjakarta untuk seluruhnya dan memerintahkan PT Transjakarta untuk membayarkan seluruh upah lembur buruh.

"Putusan ini patut diapresiasi karena Majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dinyatakan di muka persidangan, termasuk diantaranya mempertimbangkan pemenuhan upah lembur buruh sebagai pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip TribunJakarta.com, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Ada Pengerjaan Revitalisasi, 11 Halte Transjakarta Ditutup Mulai 15 April, Simak Daftarnya

Sedangkan, pada perkara PHK dengan nomor putusan 450/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh PT Transjakarta merupakan PHK yang tidak sah.

Sebab, alasan dan proses PHK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halte TransJakarta dan jembatan penyeberangan orang (JPO) Bank Indonesia dilakukan proses pembongkaran terkait dimulainya pembangunan proyek Stasiun Thamrin MRT Jakarta fase II.
Halte TransJakarta dan jembatan penyeberangan orang (JPO) Bank Indonesia dilakukan proses pembongkaran terkait dimulainya pembangunan proyek Stasiun Thamrin MRT Jakarta fase II. (Tribunnews/Herudin)

"Berdasarkan pada hal tersebut maka alasan PHK menjadi tidak dapat divalidasi dengan undang-undang. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara PT Transjakarta dan buruh tidak lagi harmonis, sehingga pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan hubungan kerja antara PT Transjakarta dan buruh putus sejak putusan dibacakan," lanjutnya.

Menurutnya, meski alasan PHK dinyatakan tidak sah, alasan disharmoni relasi kerja antara pengusaha dan buruh dijadikan alat untuk memutus jaminan kepastian kerja bagi buruh.

Baca juga: Demo Mahasiswa Diwarnai Aksi Salat Berjamaah di Tengah Jalur Transjakarta

"Hal ini seharusnya sudah lama ditinggalkan karena secara prinsip tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melanggar prinsip keadilan bagi buruh dan melangkahi fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan," pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved