Wali Kota Depok Digugat DPRD

Ini Penampakan KDS yang Jadi Biang Mosi Tidak Percaya 38 Anggota DPRD Depok, Mirip Logo PKS?

Mosi tidak percaya itu berkaitan dengan Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Yogi Jakarta
Youtube Pemkot Depok
Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye. 

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, serta Ketua DPRD Kota Depok TM Yusufsyah Putra.

Mosi tidak percaya itu berkaitan dengan Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).

Mosi tidak percaya itu berasal dari sejumlah fraksi di DPRD Depok selain PKS yang merupakan partai penguasa di sana.

"38 anggota seluruh fraksi selain PKS. Jadi fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB, PSI," kata ketua Ketua Fraksi PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman, dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/5/2022).

Salah satu yang jadi penyebab mosi tidak percaya sejumlah anggota DPRD karena pelaksanaan program KDS yang dianggap tak trasnsparan dan sarat muatan politis untuk kepentingan partai penguasa di Depok, dalam hal ini PKS.

Baca juga: 38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Depok dan Wakilnya, Apa Penyebabnya?

Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye.

Selain itu, kata Sejahtera di dalam KDS itu juga disinyalir mengacu pada kata Sejahtera dalam singkatan PKS yakni Partai Keadilan Sejahtera.

Ikra mengatakan, ada beberapa program kebijakan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan Wakilnya, Imam Budi Hartono, yang dianggap bermasalah terkait mekanismenya.

Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye.
Penampakan KDS yang jadi biang mosi tidak percaya 38 anggota DPRD Depok secara sepintas tampilannya memang mirip dengan tone warna dari logo PKS yakni ada perpaduan warna putih dan oranye. (Youtube Pemkot Depok)

Satu di antara program yang dianggap mekanismenya bermasalah adalah program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

"Ada beberapa program kebijakan yang kita pertanyakan soal mekanisme. Kita menggunakan hak DPRD. Termasuk itu (KDS)," jelas Ikra.

"Tapi tidak semata itu, bisa juga yang lain seperti pengangkatan ASN banyak kejanggalan, kami sedang kaji," timpalnya.

Diluncurkan pada 2021

KDS sendiri diluncurkan di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Pancoran Mas, pada Rabu (15/9/2021).

KDS sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kota Depok.

Kartu ini merupakan kartu dengan beragam layanan bantuan sosial bagi warga pra sejahtera di Kota Depok.

Logo PKS yang dianggap jadi inspirasi konsep warna pada Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Logo PKS yang dianggap jadi inspirasi konsep warna pada Kartu Depok Sejahtera (KDS). (Istimewa)

Melansir dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan, tahun ini pihaknya menyalurkan 4.000 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), 1.744 renovasi Rumah Tidak Layak huni (RTLH), 3.000 bantuan pangan bagi lansia, dan disabilitas dan 923 santunan kematian (sankem).

“Kemudian ada 8.770 bantuan siswa SD/MI, 459 bantuan siswa SLB, 6.872 bantuan siswa SMP/MTS sederajat, 774 bantuan siswa SMK sederajat dan 40 bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja.

KDS akan distribusikan dalam dua jenis yakni ATM Berbasis Kartu Keluarga, dan ATM bagi siswa didik kurang mampu dari SD hingga pendidikan tinggi,” ujar Idris dalam peluncuran program tersebut.

Data para penerima program ini pun telah terverifikasi.

Baca juga: Ribuan Pegawai Pemkot Depok Ikuti Tes Covid-19 Usai Libur Lebaran, Hasilnya 19 Orang Positif

Idris mengatakan program ini terintegrasi berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Alhamdulillah melalui KDS Pemkot Depok berharap dapat mengangkat derajat warga yang kurang mampu, mengentaskan kemiskinan.

Baik yang sudah masuk DTKS maupun yang belum terdaftar di dalamnya akan dibantu untuk diverifikasi sesuai regulasi,” kata dia.

Idris berujar pihaknya akan terus memonitor penyaluran KDS ini, agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

“Kami berharap masyarakat dapat terbantu dan terlepas dari himpitan ekonomi,” tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved