Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Gelar Operasi Yustisi untuk Mendata Warga Pendatang Baru

Lalu jumlah PMKS di DKI Jakarta, BPS mencatat sebanyak 2.169 orang pada 2020, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 1.003 orang berstatus sebagai gelandangan.

"Jangan sampai angka kemiskinan kembali melonjak di Jakarta, kemudian membuat angka PMKS pun semakin tinggi."

"Sekelas kota besar seperti Jakarta tidak bisa menerima pendatang sembarangan, orang yang datang harus jelas jangan tidak mempunyai keahlian dan keterampilan," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDIP DKI Jakarta ini.

Jika Jakarta menerima pendatang sembarangan, Kata Kent, arus urbanisasi akan meningkat pesat di Jakarta, dan Pemda tidak akan pernah siap untuk menampung lonjakan para pendatang baru usai dilakukan pelonggaran, maka bisa dipastikan akan terjadi lonjakan permasalahan sosial di kemudian hari.

"Permasalahan sosial akan terus berdatangan nantinya, seperti menjamurnya kampung-kampung kumuh, tingkat pengangguran meningkat, gelandangan dan pengemis menjamur di mana mana dan kriminalitas naik tajam, serta persoalan masalah sosial lainnya akan bermunculan,” beber Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Kent pun meminta kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak membuat kebijakan yang akan membuat kondisi Jakarta semakin parah, menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta.

"Gubernur Anies jangan dengan cara seperti ini mencari simpati dari masyarakat dalam membuat kebijakan tersebut (dengan memperbolehkan pendatang baru ke Jakarta tanpa pendataan yang jelas), Jakarta bisa rusak dengan anda membuat wacana seperti ini, sangat berbahaya sekali statement anda ini."

"Di akhir masa jabatan, Anda jangan bermanuver yang aneh-anehlah, lantas karena jabatan anda sudah mau berakhir, anda berbicara seenaknya seperti ini tanpa di kaji, dan di pertimbangan efek domino ke depannya seperti apa, Anda bicara seperti tidak punya beban dan tanggung jawab."

"Jika di kemudian hari timbul masalah masalah sosial dan anda sudah tidak menjabat menjadi gubernur, siapa yang mau bertanggung jawab? ," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprakirakan jumlah pendatang baru mencapai 20.000 hingga 50.000 orang usai libur Lebaran 2022.

Pendatang baru sebanyak itu dipicu beberapa faktor. Salah satunya, kasus Covid-19 di Ibu Kota yang semakin terkendali.

Berdasarkan data warga yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan, untuk pendatang baru selama dua tahun terakhir, yakni 2020 dan 2021, terjadi jumlah penurunan karena dipicu kasus positif Covid-19 yang meningkat selama dua tahun pandemi di Jakarta.

Selama tahun 2018, jumlah penduduk pendatang di Jakarta mencapai 151.017 orang. Kemudian, pada 2019 penduduk pendatang di Jakarta bertambah mencapai 169.778 orang.

Selanjutnya, saat pandemi Covid-19 pada 2020 jumlah penduduk pendatang di Jakarta menurun menjadi sebanyak 113.814 orang.

Sedangkan pada 2021 jumlah penduduk pendatang di Jakarta mencapai 138.740 orang atau mulai terjadi peningkatan dibandingkan 2020.