Wali Kota Depok Idris Siap Buka-bukaan Soal Koordinator KDS Terafisilasi dengan Partai Penguasa

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, belum menerima interpelasi yang akan diajukan 33 anggota DPRD Kota Depok terkait polemik Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Idris baru mengetahui interpelasi tersebut dari pemberitaan di berbagai media.

"Belum sampai ke saya itu (interpelasi), saya baru dengar-dengar media saja. Belum tahu, saya belum tahu," kata Idris di Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Selasa (24/5/2022).

Kalaupun jadi interpelasi, Idris siap memberi keterangan terkait KDS dan mutasi ASN yang menuai kontroversi tersebut.

"Siap memberikan keterangan, memang harus kita jelaskan kok. Kita transparan kok, gak ada yang ditutup-tutupin," jelasnya.

Baca juga: Ogah Mundur Ladeni Interpelasi Puluhan Anggota DPRD Terkait KDS, Wawalkot Depok: Sudah Lama Siap

Ia menepis kabar yang menyebut tidak adanya transparansi dalam program KDS ini.

"Pendaftaran semuanya, yang namanya KDS ya kan apa sih permasalahannya kita jelaskan nanti semuanya," ungkapnya.

Koordinator Terafiliasi dengan Partai Penguasa

Sebelumnya anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, menjelaskan duduk perkara soal polemik KDS dan mutasi ASN yang menjadi pangkal mosi tidak percaya terhadap Pemkot Depok.

Ia mengaku, apa yang dilakukan oleh anggota dewan yang melayangkan mosi tidak percaya hingga ada upaya interpelasi semata-mata demi kebaikan masyarakat bersama.

"Bukan untuk menghambat atau meniadakan program Kartu Depok Sejahtera ini," jelas Babai dalam program Tribun Talks pada Jumat (20/5/2022) lalu.

Babai menjelaskan, persoalan yang jadi sorotan pihaknya adalah transparansi, keadilan, hingga kejujuran dalam program KDS ini.

Baca juga: Sosok Mohammad Idris, Wali Kota Depok Dua Periode yang Digoyang DPRD Gegara KDS

"Masalahnya, yaitu transparansi, keadilan, dan kejujuran terhadap program ini," ungkap Babai.

"Jangan dipolitisasi karena program ini adalah program pemerintah. Dananya adalah dana masyarakat melalui APBD kita Kota Depok," sambung Babai.

Lebih lanjut, Babai mengatakan tidak adanya transparansi disinyalir sudah terjadi sejak penetapan koordinator kelurahan program KDS ini.

"Pertama penetapan koordinator kelurahan ini menurut kami kurang transparan. Karena kalau berdasarkan dari apa yang kami dapatkan, koordinator ini proses rekrutmennya tidak transparan," bebernya.

"Kedua, lucunya adalah orang yang ditugaskan mendata misalnya di kelurahan A, ternyata dia bukan warga kelurahan itu," ungkapnya lagi.

Ia menilai, berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan kesejehteraan sosial tidak bisa pendataan dilakukan oleh orang yang tidak tinggal di lingkungannya.

"Ketika kita bicara tentang DTKS dan sejenisnya, itu harus ada musyawarah kelurahan yang dihadiri RT RW yang berkaitan dengan input data masyarakat tak mampu, apakah bertambah atau berkurang jumlahnya," tuturnya.

Bahkan, Babai mengungkapkan disinyalir para koordinator kelurahan program KDS ini terafiliasi dengan partai tertentu yang berkuasa di Depok.

Partai dengan jumlah kursi terbanyak di Pileg Kota Depok pertama adalah PKS dengan 12 kursi. PKS juga yang mengusung paket Idris dan Imam di Pilwakot Depok adalah PKS, PPP dan Demokrat. 

"Bahkan ketika kami dalami, disinyalir dan akan dibuktikan dalam interplasi nanti, anggota (koordinator kelurahan) ini berafiliasi dengan partai tertentu dan rekrutmennya tak terbuka," jelas Babai.

Sebagai contoh, Babai mengatakan temuan ini terjadi di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan.

"Di salah satu kelurahan, Cinangka, ternyata bukan warga Cinangka sampai akhirnya diprotes dan diganti," katanya lagi.