Dirjen Pol & PUM Kemendagri Hadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Fraksi PDI Perjuangan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA –Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan se-Indonesia.

Kegiatan yang digelar PDI Perjuangan tersebut berlangsung di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).

Dalam kesempatan itu, Bahtiar hadir memberikan pengantar bagi para peserta Bimtek yang terdiri dari anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Bahtiar menjelaskan beberapa hal yang terinspirasi dari lagu Mars dan Himne PDI Perjuangan yang dikumandangkan saat pembukaan Bimtek tersebut.

Lagu tersebut salah satunya mengandung misi dan cita-cita menentang serta mengatasi kemiskinan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan cara gotong royong.

Menurutnya, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan.

Misalnya, kemiskinan struktural yang muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, ada pula kemiskinan kultural yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap santai masyarakat yang tidak ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Baca juga: Kemendagri Tekankan Pelayanan Informasi Publik Merupakan Tanggung Jawab Bersama

“Untuk mengatasi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural hanya dapat dilakulan dengan memberikan proteksi atau perlindungan, dengan menciptakan struktural kehidupan negara yang memproteksi masyarakat miskin," kata Bahtiar dalam keterangan persnya, Selasa (14/6/2022).

"Perlindungan tersebut diwujudkan melalui UU dan Perda. Maka seluruh kader partai di DPR dan DPRD harus konsisten mengatasi kemiskinan,” tegas Bahtiar.

Dirinya berharap, kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.

Pasalnya, peran itu ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, para kader mampu melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting dengan baik.

Karena itu, penguatan kapasitas partai politik (parpol) dan pembangunan kelembagaan parpol menjadi penting.

“Ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan peran yang harus dilaksanakan kader partai politik di DPR dan DPRD,” terangnya.

Baca juga: Kemendagri Teken Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik