Izin PT KCN Dicabut Pemprov DKI, LBH Jakarta Ungkap Langkah Strategis Cegah Pencemaran di Jakarta

Pencabutan izin PT KCN dinilai sebagai langkah kecil untuk mencegah pencemaran udara di Jakarta. Saat ini DKI masuk kota dengan kualitas udara buruk.

Tribunjakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Warga rumah susun (Rusun) Marunda menggelar aksi demo masalah pencemaran batu baru, di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat - Pencabutan izin PT KCN dinilai sebagai langkah kecil untuk mencegah pencemaran udara di Jakarta. Saat ini DKI masuk kota dengan kualitas udara buruk. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Sirait menilai pencabutan izin PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Jakarta Utara yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan sebagai langkah kecil.

Apalagi, sejak beberapa hari ini, Jakarta masuk dalam daftar kota di dunia dengan kualitas udara yang buruk.

"Pencabutan izin PT KCN ini langkah kecil. Sebenarnya pemerintah bisa lakukan langkah strategis dengan cara mencegah faktor pencemar melalui kebijakan-kebijakan supaya tidak ada PT KCN yang lainnya," katanya dalam webinar media breafing polusi udara, Selasa (21/6/2022).

"PT KCN hanya satu dari sekian perusahaan penyebab pencemar, seberapa impactful sih pencabutan KCN saja, tapi kalau dia bikin aturan, bikin pembatasan izin ramah lingungan, maka tidak ada Pt KCN lain lagi," tambahnya.

Kehadiran PT KCN disebutnya sangat berdampak pada polusi udara yang ada di Ibu Kota.

Baca juga: Sanksi Administratif Belum Dijalani, Pemprov DKI Cabut Izin PT KCN

Debu batu baranya pun telah dikeluhkan oleh warga Marunda, Jakarta Utara.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Bukti pencemaran batu bara yang berdampak ke permukiman warga di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Bukti pencemaran batu bara yang berdampak ke permukiman warga di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. (ISTIMEWA)

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas LH Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT KCN yang diterbitkan 14 Maret 2022.

Kendati begitu, ia menilai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan langkah lainnya yang berdampak lebih besar bagi warga dan lingkungan di Jakarta.

"Pencabutan izin PT KCN berkaitan erat dengan polusi udara di Jakarta. KCN ini proyek batu baru, dia tidak hanya menghasilkan fly ash dan bottom ash yang kemudian terbang ke wilayah marunda bahkan kemudian menyebabkan iritasi kepada kelompok rentan di rusunawa marunda, tapi juga berdampak pada polusi di laut juga karena bnayak seperpihak batu bara yang jatuh ke laut. Ini berdampak pada makhluk hidup di laut," lanjutnya.

Tujuannya, agar perusahaan serupa tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan oleh PT KCN.

"Problemmnya adalah satu pencabutan KCN ini tetap atau sementara. Dalam hal apa izinya bisa dikembalikan. Kedua bagaimana kalau terjadi perlawanan atau gugatan dari PT KCN. Ketiga pencabutan izin KCN ini hanya tindakan kecil yang dilakukan pemerintah dibandingkan tindakan besar yang bisa diambil,"

"Sebab, PT KCN bukan satu-satunya pelaku. Ada 21 PLTU di wil banten yang jadi faktor pencemar udara di Jakarta. anehnya, pemerintah masih memaksakan 9 -10 PLTU tambahan," pungkasnya.

Baca juga: Warga Marunda Desak Anies Bekukan Izin Usaha PT KCN Imbas Pencemaran Lingkungan

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved