MUI Keluarkan Fatwa Haram, Dinkes Depok Stop Pemberian Vaksinasi Jenis Covovax

Dinas Kesehatan Kota Depok menghentikan sementara penyuntikan vaksin Covid-19 jenis Covovax untuk masyarakat, Senin (27/6/2022).

Freepik
Ilustrasi vaksin covid-19. Dinas Kesehatan Kota Depok menghentikan sementara penyuntikan vaksin Covid-19 jenis Covovax untuk masyarakat, Senin (27/6/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Dinas Kesehatan Kota Depok menghentikan sementara penyuntikan vaksin Covid-19 jenis Covovax untuk masyarakat, Senin (27/6/2022).

Penghentian ini dilakukan menyusul adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan produksi Serum Institute of India Pvt dengan nama Covovaxmirnaty hukumnya adalah haram.

“Arahan Bapak Wali Kota, Mohammad Idris penggunaan vaksin jenis Covovax dihentikan sementara,” ujar Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati, dilansir dari situs resmi Pemkot Depok, Senin (27/06/2022).

Mary mengatakan, saat ini pihaknyabtengah menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait vaksin covovax ini.

Ia pun mengaku terus berkoordinasi bai itu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Aturan Baru Kegiatan Berskala Besar: Wajib Vaksin Booster Hingga Masker

Terakhir, Mary berujar untuk pelaksanaan vaksinasi jenis lainnya masih terus dilakukan hingga saat ini.

"Vaksinasi Covid-19 masih kami lakukan menggunakan vaksin jenis Sinovac, Pfizer, dan Sinopharm," ungkapnya.

Baca juga: Vaksin PMK Tiba, Wagub Ariza Minta Warga Tak Khawatir Beli Hewan Kurban Jelang Iduladha

Untuk informasi, dilansir dari Tribunnews, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa haram terhadap vaksin Covid-19, karena dalam tahapan produksinya ditemukan ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi.

MUI menetapkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Hukum Vaksin Covid-19.

Dalam fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda.

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved