Jokowi Diminta Turun Tangan Evaluasi Kinerja Suharso Monoarfa di Posisi Menteri Bappenas
Aksi Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) Partai Persatuan Pembangunan masih terus berlanjut, pada Senin (18/7/2022).
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Aksi Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus berlanjut, pada Senin (18/7/2022).
Massa yang berjumlah 300 orang menuntut agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi Suharso Monoarfa sebagai Menteri Bappenas.
"Aksi kami hari ini adalah untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mereshuffle Suharso Monoarfa yang sudah tidak bisa lagi memimpin kementerian karena ada persoalan rumah tangga yang membelitnya serta adanya laporan gratifikasi ke KPK yang sudah masuk proses pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" ujar Wahyudin, sekretaris FKPP.
"Kami khawatir ini akan mengganggu tugas-tugas beliau sebagai menteri apabila PN Jaksel memerintahkan KPK untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus gratifikasi Suharso Monoarfa" tambah Wahyudin.
Disamping itu Wahyudin juga menilai bahwa kepemimpinan Suharso di PPP sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena selain arogan dan otoriter, Suharso juga dinilai telah menggadaikan PPP untuk kepentingan oligarki nasional menghadapi Pilpres 2024.
"Kami menolak pihak-pihak luar partai yang menjadikan PPP sebagai alat tawar politik untuk kepentingan segelintir elit menghadapi pencapresan 2024" tegas Wahyudin.
Baca juga: Demi Selamatkan Partai, Suharso Monoarfa Disarankan Mundur dari Jabatan Ketum PPP
"Dan kami minta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan para petualang politik yang melindungi dan membekingi Suharso Monoarfa."
"Kami sebagai kader PPP merasa sedih karena ada invisible hand yang tetap berupaya mempertahankan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP demi ambisi politik mereka di 2024" ungkap Wahyudin.
Dirinya berharap jeritan hati para kader PPP didengar oleh Presiden Jokowi dengan mereshuffle Suharso Monoarfa.
"Biarkan kami para kader PPP bekerja untuk merebut hati rakyat di 2024, karena PPP butuh perubahan bukan petualang" tutup Wahyudin.
Sementara itu, Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP DKI Jakarta, Najmi Mumtaza Rabbany merespons riak-riak soal adanya protes atau ketidakpuasan dari sejumlah kader terhadap pengurus teras DPP PPP pimpinan Suharso Monoarfa.
Isu tersebut diketahui merebak setelah sekelompok orang mengatasnamakan kader partai Ka'bah mendemo sang Ketum untuk mundur dari jabatannya.
Najmi menyebut, mereka tak lebih dari sekedar gerombolan orang yang ingin memecah belah PPP.
Gus Najmi panggilan akrabnya, menegaskan, bahwa pihaknya siap mengawal dan akan menghalau pihak-pihak yang ingin memecah belah kesolidan partai.
Dia bahkan mensinyalir, dibalik demo tersebut ada pihak-pihak luar partai yang tidak senang dengan langkah positif dan kebangkitan PPP di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.
