Satu Suara dengan PKS Soal Usulan Angkot Beda Gender, Pengamat Beri Catatan Ini untuk Pemprov DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno setujui usulan Fraksi PKS terkait hadirnya angkutan kota (angkot) beda gender di Jakarta.

Menurutnya, rencana ini lebih bisa diterapkan ketimbang rencana awal Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah dibatalkan, yakni pemisahan tempat duduk bagi pria dan wanita di angkot.

"Iya (setuju), kalau kanan kiri gak bisa (rencana kebijakan pemisahan pria dan wanita di angkot yang dibatalkan)," kata dia saat dihubungi, Senin (18/7/2022).

Meski demikian, ia memberikan catatan di mana angkot beda gender ini hanya beroperasi di wilayah permukiman saja.

Dengan artian, angkot ini tak berada di jalan raya atau jalan besar.

Baca juga: Ketika Kapolda Metro Jaya Terkagum-kagum dengan Anak Sopir Angkot: Salam Hormat untuk Bapakmu

"Angkot itu sebaiknya masuk ke kampung-kampung bukan ke jalan raya.

Saya melihat masih ada di jalan raya, gak usah gituloh, dia (angkot) masuk ke kampung karena bentuknya kecil karena bus mini gak bisa masuk ya dilayani angkot saja.

Misalnya beda warna aja cowok apa cewek apa (pria atau wanita). Kemudian misalnya cewek plus anak-anak," lanjutnya.

Selanjutnya, ia menyarankan agar fasilitas penunjang di angkot lebih dulu disiapkan bila tujuan utamanya untuk menekan kasus pelecehan seksual.

Sebab pelecehan seksual juga bisa terjadi antara sesama jenis.

Djoko juga sempat menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk mengajak pemilik angkot swasta bergabung dengan Jaklingko dan berbadan hukum.

Sebab, dengan menggandeng pihak swasta maka kasus pelecehan seksual bisa ditekan dan menghindari sopir angkot yang ugal-ugalan, lantaran kejar setoran.

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menyiapkan fasilitas penunjang di angkot atau mikrotrans.

Misalnya seperti penempelan stiker pengaduan hingga kamera CCTV di dalam angkot.

Baca juga: Soal Angkot di Jakarta, Pengamat Nilai Anies Baswedan Jangan Mau Kalah dari Solo: Wajib Badan Hukum

"Tapi Jaklingko ada kamera CCTV udah bagus. Jadi bisa memantau juga. Jadi kayak di Solo gak ada lagi angkot pribadi yang ga punya badan hukum. Jadi berbadan hukum semua. Jangan kalah sama Solo. Solo bisa kok," ucapnya saat dihubungi, Minggu (17/7/2022).

Bila pihak swasta menolak, maka pihak Pemprov DKI Jakarta disarankannya segera mengambil langkah serius.

Satu diantaranya dengan mencabut izin trayek.

"Nah harus mau. Kalau gak mau, yang punya izin trayek kan pemerintah. Tutup aja demi keselamatan dan keamanan," ungkapnya.

PKS Mau Anies Baswedan Sediakan Angkot Beda Gender di Jakarta Demi Cegah Pelecehan Seksual

Sebelumnya, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyediakan angkutan kota atau angkot beda gender.

Hal ini diusulkannya seiring dengan pembatalan rencana kebijakan pemisahan pria dan wanita di dalam angkot.

"(Rencana kebijakan pemisahan pria dan wanita di angkot) gak memecahkan masalah. Jadi saya mengusulkan ada angkot untuk perempuan ada khusus untuk penumpang laki-laki. Jadi artinya yang dipisahkan tuh memang angkotnya," ujarnya saat dihubungi, Jumat (15/7/2022).

Menurutnya, cara ini jauh lebih baik ketimbang merencanakan sebuah kebijakan untuk memisahkan penumpang pria dan wanita di dalam angkot.

Selain itu, kata dia, cara ini jauh lebih efesien untuk menekan kasus pelecehan di dalam angkot. Apalagi bila ditambah dengan sopir angkot yang juga perempuan pada angkot khusus perempuan.

Baca juga: Sopir Diduga Mabuk, Kopaja Tabrak Angkot di Ciracas Hingga Ringsek

Ia pun berharap adanya pelebaran kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta untuk bergabung dengan Jaklingko.

Tujuannya, agar fasilitas di angkot kian mengalami peningkatan dan sopir mendapatkan edukasi.

"Tapi yang lebih penting saya pikir adalah angkot-angkot yang belum masuk Jaklingko itu semua dimasukin aja ke Jaklingko. Kalau angkot bukan Jaklingko itu kan tipe kejar setoran.

Kalau yang Jaklingko kan tidak kejar setoran karena digaji perbulan.

Jadi dia memikirkan kenyamanan, keamanan penumpang. Jadi lebih bertanggung jawab. Kalau bisa angkot yang perempuan sopirnya perempuan juga," kata dia.