BNN Dukung Keputusan MK Soal Tolak Pelegalan Ganja untuk Medis

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ganja.

Penulis: Bima Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Bima Putra/TribunJakarta.com
Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose saat memberi keterangan di Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (20/7/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ganja untuk penggunaan medis.

Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose mengatakan berdasar riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Stastik (BPS) pelanggaran penggunaan ganja masih tinggi.

"Pengguna ganja di Indonesia yang melanggar itu 41,6 persen hasil daripada survei yang kita lakukan baik dengan BRIN dan BPS," kata Golose di Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (20/7/2022).

Menurutnya mayoritas penyalahguna narkotika di Indonesia juga hingga kini merupakan pengguna ganja, sehingga rentan disalahgunakan bila nantinya ganja dilegalkan.

Serta karena berdasarkan hasil riset mayoritas penyalahguna yang awalnya mengonsumsi ganja juga mencoba narkotika jenis lain, sehingga BNN setuju dengan keputusan MK.

Baca juga: Nilainya Lebih Rp 300 Juta, 39 Kg Ganja Asal Aceh Siap Edar Ditemukan di Jakarta Timur,

Tadi saya bicara dengan komisioner AFP (Australian Federal Police) kejahatan meningkat di tempat-tempat yang lain  yang menggunakan itu, katanya menggunakan sebagai rekreasional," ujarnya.

Sementara perihal putusan MK yang menyatakan bahwa ganja dapat digunakan pengembangan ilmu pengetahuan, Golose menuturkan hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang (UU).

Yakni Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan narkotika golongan satu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Serta untuk reagensia diagnostik, reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Tapi kita lihat, apakah tidak ada yang lain. Sementara yang disampaikan di tempat yang lain, adalah hal yang sama tetapi  menggunakan zat pengganti," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved